CryptoCoinsInfoClub.com

Regulasi Bitcoin Co Id

Industri Blockchain Dan Bitcoin Indonesia Mulai Berkembang

Industri Blockchain Dan Bitcoin Indonesia Mulai Berkembang

Industri Blockchain dan Bitcoin Indonesia Mulai Berkembang 29 November 2017 - 12:53 WIB, Oleh : Agne Yasa Bisnis.com JAKARTA Industri blockchain, basis teknologi mata uang Bitcoin, semakin serius digarap di Indonesia. East Ventures pekan lalu menyuntikkan modal ke Bitcoin.co.id, perusahaan rintisan yang mengklaim sebagai pemain Bitcoin terbesar di Asia Tenggara. Managing Partner East Ventures Willson Cuaca mengatakan East Ventures kini adalah salah satu investor di Bitcoin.co.id, tanpa mau mengungkapkan nilai modal yang diberikan. Perangkat Pelacak Mini Samsung Connect Tag Kami yakin blockchain dapat membantu memberikan solusi bagi banyak permasalahan di Indonesia, katanya, Kamis (23/11). Willson mengatakan Bitcoin.co.id dapat mengubah cara berbisnis, mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses verifikasi finansial, mengurangi kegagalan transaksi finansial, dan mendirikan sistem finansial berbasis protokol yang terdesentralisasi. Bitcoin.co.id hanya salah satu dari implementasi blockchain. Kami berekspektasi untuk inovasi lainnya di area ini dan akan berinvestasi lebih banyak di kategori ini [blockchain], jelasnya. Wilson tidak mempermasalahkan absennya regulasi tentang Bitcoin di Indonesia. Dia justru ingin ada deregulasi sehingga pegiat bisnis Bitcoin bisa bekerja sama dengan pemerintah dan bisa bersaing dengan bisnis serupa di negara lain. Namun, dia menjelaskan pelaku bisnis Bitcoin tetap aktif berkomunikasi dengan pemerintah dan otoritas moneter. Intinya kami embrace teknologi, perubahan mindset dan cari cara agar bisa berguna dan aplikatif, katanya. Bitcoin.co.id didirikan oleh Oscar Darmawan dan William Sutanto pada Mei 2013 sebagai media edukasi untuk pengguna Bitcoin di Indonesia dan menjadi sumber terpercaya untuk berita tentang aset digital dalam Bahasa I Continue reading >>

Perang Melawan Bitcoin Sulit Dimenangkan Bank Indonesia

Perang Melawan Bitcoin Sulit Dimenangkan Bank Indonesia

Perang Melawan Bitcoin Sulit Dimenangkan Bank Indonesia VICE menghubungi para penyedia jasa transaksi Bitcoin lokal soal rencana larangan transaksi bank sentral. Mereka siap mengakali aturan memakai valas atau bertransaksi di situs luar negeri. Sumber kolase foto: bi.go.id dan akun flickr zcopley /lisensi creative commons. Blokir dan pelarangan merupakan upaya favorit pemerintah Indonesia setiap kali tidak bisa menghentikan disrupsi teknologi. Setelah aplikasi pesan telegram dan whatsapp , serta transportasi online , target pemblokiran selanjutnya adalah Bitcoin: cryptocurrency yang makin memiliki banyak peminat di Tanah Air. Persoalannya, pelaku bisnis Bitcoin lokal yakin otoritas moneter Indonesia akan bernasib seperti Cina jika ngotot melarang pemanfaatan mata uang virtual. Bank Indonesia menjadi inisiator pelarangan mata uang virtual di Tanah Air. Sejak 2014, bank sentral menyatakan Bitcoin dan sejenisnya tidak boleh dipakai sebagai alat tukar, karena sesuai undang-undang, satu-satunya mekanisme pembayaran yang sah hanya dengan Rupiah. Imbauan tersebut kini akan segera berubah menjadi larangan menyusul peraturan baru yang sedang digodok untuk menghentikan transaksi mata uang virtual. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan pelarangan harus dilakukan demi mencegah Bitcoin dipakai dalam kasus pencucian uang, pendanaan terorisme, sekaligus menjaga kedaulatan mata uang rupiah. Kami melarang penyelenggara teknologi keuangan, e-commerce, serta penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan dan memproses virtual currency. Kami pun melarang perusahaan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency, ujar Agus saat dikutip awak media pekan lalu . Dimaz Wijaya, pendiri situs trading mata uang virtual Kriptologi.com, mengataka Continue reading >>

Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia - Hukumonline.com

Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia - Hukumonline.com

Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia Apakah bitcoin legal digunakan sebagai alat transaksi menurut hukum Indonesia? Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency. Bank Indonesia menyatakan bahwa bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang . Selain itu, Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency (termasuk bitcoin). Apa sanksi bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran jika melanggarnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Dalam buku yang ditulis oleh Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berjudul Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 yang kami akses dari laman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (hal.vi), Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency yang masih belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas yang dalam penggunaannya sering dikaitkan untuk transaksi hasil suatu tindak pidana. Dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Peraturan BI 18/2016) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. Mata Uang In Continue reading >>

Harga Bitcoin Anjlok Usai Dilarang Tiongkok, Bi Berikan Peringatan

Harga Bitcoin Anjlok Usai Dilarang Tiongkok, Bi Berikan Peringatan

Harga Bitcoin Anjlok Usai Dilarang Tiongkok, BI Berikan Peringatan Harga Bitcoin menyusut lebih dari 30% dari level tertingginya US$ 4.880 pada Jumat (1/9). Namun, Bitcoin sudah naik lebih 250% sepanjang tahun. Harga Bitcoin jatuh lebih dari 20% ke kisaran US$ 3.000 sepekan ini setelah bursa online mata uang virtual atau cryptocurrency terbesar di Tiongkok, BTC China, mengumumkan bakal menutup perdagangan pada akhir September ini lantaran adanya larangan dari pemerintah negara tersebut. Menanggapi informasi tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng meminta masyarakat berhati-hati dengan mata uang virtual. Segala risiko ditanggung oleh pemilik. Berbagai risiko yang ada pada penggunaan Bitcoin, misalnya fluktuasi nilai tukar yang volatile (bergejolak), kata dia kepada Katadata, Jumat (15/9). Dapatkan informasi terkini seputar ekonomi dan bisnis langsung lewat email Anda Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya. Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi Silahkan mengisi alamat email dengan benar Selain itu, menurut dia, Bitcoin juga rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang lantaran identitas kepemilikan yang disamarkan. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang disetor dan diubah menjadi Bitcoin juga dinilai tidak jelas. Ia pun menekankan, rupiah adalah satu-satunya mata uang yang berlaku sah di Indonesia. Mata uang virtual seperti Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah. (Baca juga: Startup Singapura Rilis Kartu Bitcoin untuk Belanja di Toko Retail ) Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, telah ditegaskan larangan untuk diproses oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran y Continue reading >>

Bi Akan Pertegas Larangan Penggunaan Bitcoin

Bi Akan Pertegas Larangan Penggunaan Bitcoin

BI Akan Pertegas Larangan Penggunaan Bitcoin Seluruh kegiatan transaksi, investasi, hingga fasilitasi jual-beli bitcoin akan dilarang. GrabPay Bisa Diisi Ulang Lagi setelah Gandeng E-Money OVO Milik Lippo Bank Indonesia (BI) akan merilis regulasi baru yang akan menjadi acuan dalam ekonomi digital. Di dalamnya, bank sentral akan mempertegas larangan penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) baik sebagai komoditas maupun mata uang. "Dalam waktu dekat segera keluar regulasi yang akan jadi framework yang perjelas aturan-aturan mengenai financial technology (fintech)," ujar Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam Pertemuan Tahunan BI di Jalarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (28/11). Dapatkan berita terbaru pilihan kami melalui email Anda setiap hari (Senin - Jumat). Saya setuju untuk menerima promosi dari produk & layanan Katadata. Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya. Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi Silahkan mengisi alamat email dengan benar Agus mengatakan, aturan ini merupakan respons atas perkembangan teknologi dalam ekonomi digital, termasuk e-commerce maupun meningkatnya tren investasi atas mata uang digital, termasuk bitcoin. Kami melarang penyelenggara fintech dan e-commerce serta penyelenggara jasa sistem pembayaran memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency," tuturnya. Agus menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi, keberadaan mata uang virtual tidak diakui dan transaksi yang menggunakannya dianggap ilegal. (Baca juga: Bitcoin Makin Populer, Ini Beberapa Cara Memilikinya ) Selain itu, BI juga kha Continue reading >>

Bi Akan Tindak Pengguna Bitcoin Indonesia (siap2 Pindah Wna)

Bi Akan Tindak Pengguna Bitcoin Indonesia (siap2 Pindah Wna)

BI akan Tindak Pengguna Bitcoin Indonesia (Siap2 pindah WNA) Metrotvnews.com, Jakarta: Bitcoin atau mata uang digital tidak diakui Bank Indonesia (BI) sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan bitcoin sangat berisiko tinggi dan merupakan sebuah pelanggaran. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menegaskan, pihaknya bakal menindak masyarakat atau lembaga yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. "Ketika BI sudah menegaskan bitcoin bukan alat pembayaran yang sah, maka kalau dipakai tentu akan ditindak. Saya menginginkan tidak ada pelanggaran di Indonesia," kata Agus di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis malam 19 Oktober 2017. Agus menambahkan, larangan itu mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, BI tetap menyatakan BitCoin dan mata uang virtual lainnya bukan alat pembayaran sah di Indonesia. Oleh sebab itu, BI memperingatkan masyarakat agar berhati-hati dan menghindari penggunaan bitcoin. "Semua masyarakat harus tau jangan gunakan bitcoin sebagai alat pembayaran artinya itu ada risiko. Untuk masyarakat yang mempelajari tentang bitcoin perlu dijelaskan jangan dipakai bitcoin," pungkas Agus. Adapun peningkatan nilai tukar mata uang digital tersebut dimulai sejak awal 2016, dengan nilai tukar berhasil menembus USD1.000 (Rp13 juta). Sejak saat itu nilai tukarnya terus meroket dan kini telah menembus angka USD5.167,90. The grue lurks in the darkest places of the earth. Its favorite diet is adventurers, but its insatiable appetite is tempered by its fear of light. No grue has ever been seen by the light of day, and few have survived its fearsome jaws to tell the tale. Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untr Continue reading >>

Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Kominfo Siap Blokir Transaksi Bitcoin Atas Arahan BI Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan mengikuti arahan Bank Indonesia (BI) dalam menyikapi keberadaan bitcoin. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahkan siap memblokir setiap jalur transaksi bitcoin atas perintah bank sentral. Pemblokiran secara teknis mudah dilakukan. "Kalau dilarang (BI) saya blokir, kalau tidak dilarang, tidak diblokir," kata Rudiantara di Jakarta, Selasa (12/12). BI sendiri akan merilis regulasi baru yang akan menjadi acuan dalam ekonomi digital. Di dalamnya, bank sentral akan mempertegas larangan penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) baik sebagai komoditas maupun mata uang. (Baca juga: Bahaya Bitcoin Bubble, Investor Retail Disarankan Tak Bertaruh Besar) "Dalam waktu dekat segera keluar regulasi yang akan jadi framework yang perjelas aturan-aturan mengenai financial technology (fintech)," ujar Gubernur BI Agus DW Martowardojo, akhir bulan lalu. Agus mengatakan, aturan ini merupakan respons atas perkembangan teknologi dalam ekonomi digital, termasuk e-commerce maupun meningkatnya tren investasi atas mata uang digital, termasuk bitcoin. Kami melarang penyelenggara fintech dan e-commerce serta penyelenggara jasa sistem pembayaran memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency," tuturnya. Sedangkan, walaupun belum mengatakan menolak atau menerima Bitcoin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan mengeluarkan aturan main soal investasi bitcoin. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan pengaturan ini untuk mengurangi potensi dirugikannya masyarakat dari keberadaan investasi bodong. Oleh sebab itu regulasi bitcoin ini akan diluncurkan. "Kami akan atur mengenai itu," kata Hoesen. Sumber : Continue reading >>

Bank Indonesia Larang Bitcoin Mulai 2018

Bank Indonesia Larang Bitcoin Mulai 2018

FILE PHOTO: A Bitcoin and dollar note are seen in this illustration picture taken September 27, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan melarang transaksi pembayaran menggunakan bitcoin pada 2018. Larangan bitcoin ini akan diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) yang rencananya akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Onny Widjanarko, Kepala Pusat Program Transformasi BI mengatakan, dalam PBI uang elektronik yang akan keluar dalam waktu dekat, akan diatur salah satunya mengenai bitcoin. "Saat ini belum ada aturan yang jelas jika masyarakat melakukan transaksi bitcoin," kata Onny di Jakarta, Selasa (5/12). Bitcoin belum diatur secara spesifik oleh BI. Untuk itu, saat ini, BI masih melakukan pengkajian secara mendalam terkait bitcoin, apakah akan diatur dalam PBI uang elektronik atau terpisah misalnya nanti masuk dalam PBI cryptocurrency. Yang jelas, BI mengimbau agar merchant tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Jika masyarakat mengalami kerugian terkait bitcoin, regulator BI tidak akan bertanggung jawab terkait hal ini. BI mengkawatirkan dan masih mencermati terkait risiko penggunaan bitcoin oleh masyarakat. Hal ini karena BI mengendus potensi penyelewengan bitcoin digunakan untuk tindakan melawan hukum seperti terorisme, pencucian uang, prostitusi dan perdagangan obat terlarang. Memang, ada beberapa investor yang menggunakan bitcoin sebagai alat investasi. Beberapa negara bereaksi berbeda dengan kehadiran bitcoin. China, Rusia merupakan beberapa negara yang menolak kehadiran bitcoin. Sedangkan, Jepang menerima transaksi bitcoin. Continue reading >>

Sebagian Besar Transaksi Bitcoin Di Indonesia Untuk Spekulasi

Sebagian Besar Transaksi Bitcoin Di Indonesia Untuk Spekulasi

Sebagian Besar Transaksi Bitcoin di Indonesia untuk Spekulasi Kalau kita coba berpikir bitcoin seperti dolar AS, itu kesulitan, terlalu jauh. Siapa bank sentralnya? Siapa yang cetak? Bentuknya? Terlalu pusing! Mata uang digital bitcoin semakin banyak dilirik masyarakat dan jadi buah bibirseiring harganya yang melonjak drastis sepanjang tahun ini. Harga bitcoin menembus US$ 6.000 atau sekitar Rp 80 jutaan pada Sabtu (21/10) pekan lalu, naiklebih enam kali lipat dibandingkan posisi pada akhir tahun lalu. Di Indonesia, meski belum ada regulasi yang mengatur soal mata uang digital, transaksi jual-beli bitcoin sudah cukup besar. Oscar Darmawan, CEO Bitcoin Indonesia - salah satu perusahaan yang memfasilitasi transaksi mata uang digital - mengaku telah memiliki lebih dari setengah juta anggota. Dapatkan informasi terkini seputar ekonomi dan bisnis langsung lewat email Anda Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya. Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi Silahkan mengisi alamat email dengan benar (Kebanyakan) untuk spekulasi, kata Oscar dalam wawancara khusus dengan wartawan Katadata: Yura Syahrul, Martha Thertina, dan Desy Setyowati, di kantornya, Jakarta, Jumat (13/10) lalu. Ia pun bicara banyak tentang perkembangan mata uang digital di Indonesia, termasuk regulasi hingga risikonya. Berikut kutipan wawancaranya. Apakah Bitcoin Indonesia merupakan jaringan bitcoin global di negara ini? Pada 2012 kami hanya perusahaan edukasimengenai teknologi bitcoin. Setahun kemudian kami mulai berfungsi mewadahi transaksi bitcoin. Jadi, kami ini bukan perusahaan yang mengelola jaringan bitcoin karena jaringan atau sistemnya jalan sendiri. Kami ini mempertemukan, ini Continue reading >>

Bi Larang Bitcoin Ditransaksikan Di Indonesia Mulai 2018

Bi Larang Bitcoin Ditransaksikan Di Indonesia Mulai 2018

BI Larang Bitcoin Ditransaksikan di Indonesia Mulai 2018 JAKARTA, KOMPAS.com Bank Indonesia akan melarang transaksi pembayaran menggunakan bitcoin pada 2018. Larangan bitcoin ini akan diatur dalam peraturan Bank Indonesia atau PBI yang menurut rencana dikeluarkan dalam waktu dekat. Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko mengatakan, dalam PBI, uang elektronik yang akan keluar dalam waktu dekat akan diatur, salah satunya mengenai bitcoin. "Saat ini belum ada aturan yang jelas jika masyarakat melakukan transaksi bitcoin," kata Onny di Jakarta, Selasa (5/12/2017). Bitcoin belum diatur secara spesifik oleh BI. Untuk itu, saat ini, BI masih melakukan pengkajian secara mendalam terkait bitcoin, apakah akan diatur dalam PBI uang elektronik ataukah terpisah, misalnya nanti masuk dalam PBI cryptocurrency. Yang jelas, BI mengimbau agar merchant tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Jika masyarakat mengalami kerugian terkait bitcoin, regulator BI tidak akan bertanggung jawab terkait hal ini. BI mengkawatirkan dan masih mencermati terkait risiko penggunaan bitcoin oleh masyarakat. Hal ini karena BI mengendus potensi penyelewengan bitcoin digunakan untuk tindakan melawan hukum, seperti terorisme, pencucian uang, prostitusi, dan perdagangan obat terlarang. Ada beberapa investor yang menggunakan bitcoin sebagai alat investasi. Di sisi lain, beberapa negara bereaksi berbeda dengan kehadiran bitcoin. China dan Rusia merupakan beberapa negara yang menolak kehadiran bitcoin. Sementara Jepang menerima transaksi bitcoin. Continue reading >>

Ceo Biccoin Indonesia Akui Mata Uang Virtual Ilegal

Ceo Biccoin Indonesia Akui Mata Uang Virtual Ilegal

CEO Biccoin Indonesia Akui Mata Uang Virtual Ilegal Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nur Aini Bitcoin.co.id mendukung regulasi pemerintah. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Bitcoin.co.id, Oscar Darmawan mengakui mata uang virtual seperti Bitcoin ilegal. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) pun melarang penggunaan cryptocurrency dalam bentuk apa pun. Hal itu terutama bila digunakan sebagai alat pembayaran, karena satu-satunya mata uang sah di Tanah Air hanyalah rupiah. "Memang ilegal saya setuju sekali. Saya sendiri tidak pernah memandang Bitcoin dan Crypto sebagai mata uang," ujar CEO Bitcoin.co.id Oscar Darmawan di Jakarta, Senin, (19/2). Ia mengatakan, pihaknya sudah dipanggil oleh Kementerian dan para regulator. Bitcoin.co.id, kata dia, dipanggil untuk dimintai masukan. "Sudah ada komunikasi. Saya rasa semuanya sudah panggil kita baik Kementerian maupun regulator. Mereka panggil kita untuk minta masukan dan sebagainya," kata Oscar. Ia menegaskan, pihaknya selalu mendukung regulasi pemerintah. Apalagi, menurutnya, respons pemerintah pun cukup baik. "Saya rasa pemerintah kita cukup pintar-pintar, cukup cerdas-cerdas. Mereka paham kalau ini (cryptocurrency) dilarang justru transaksinya akan underground tapi kalau ini ditata dengan baik, semua transaksi ilegal dan negatif bisa dimonitor dengan baik," tutur Oscar. Menurutnya, rencana BI untuk membuat mata uang digital sudah cukup baik. "Tapi saya nggak tahu gimana, karena mereka masih akan kajian sampai 2020," ujarnya. Continue reading >>

Bank Indonesia Akan Segera Publikasikan Regulasi Pelarangan Bitcoin

Bank Indonesia Akan Segera Publikasikan Regulasi Pelarangan Bitcoin

Bank Indonesia akan Segera Publikasikan Regulasi Pelarangan Bitcoin Ilustrasi bitcoin. Getty Images/iStock Editorial Regulasi itu menyatakan transaksi menggunakan bitcoin tidak diakui negara (ilegal), baik dilakukan oleh sebuah lembaga maupun perseorangan. tirto.id - Peraturan peredaran mata uang virtual bitcoin akan dikeluarkan pada Senin (4/12/2017) mendatang oleh Bank Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM BI Eni Vimaladewi Panggabean. Eni mengatakan bahwa regulasi tersebut masuk dalam aturan industri ekonomi yang menggunakan teknologi (Financial Technology/Fintech) yang telah ditandatangani pada Rabu malam (29/11/2017). Dalam aturan tersebut akan secara terang-terangan menyatakan transaksi menggunakan bitcoin tidak diakui negara (ilegal), baik dilakukan oleh sebuah lembaga maupun perseorangan. Jika pada praktiknya ditemukan adanya transaksi menggunakan bitcoin oleh bank, maka akan diberi sanksi keras. Namun, Eni belum merinci sanksi keras yang akan dikenakan. Seandainya ada payment gateway yang menggunakan bitcoin, ya ditutup karena izinnya ke BI, ucap Eni di Depok pada Kamis (30/11/2017). Continue reading >>

Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran (updated)

Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran (updated)

Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran (UPDATED) Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran / Pixabay Bank Indonesia Only Prohibits Bitcoin Usage as Payment Method Bank Indonesia (BI) menyatakan regulasi mengenai pelarangan bitcoin akan sebatas menutup segala bentuk transaksi yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. Regulasi ini akan terbit pada Senin (4/12), setelah ditandatangani BI pada Rabu (29/11). Dalam regulasi ini, BI kembali menegaskan tidak diakuinya bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Akan ada poin-poin yang bersifat menutup pintu rapat-rapat untuk segala kegiatan yang memfasilitasi pembayaran dengan bitcoin dan sebagainya. Intinya kita tidak akui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Direncanakan nanti akan ada ketentuan yang dapat men-discourage kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi bitcoin. Discourage yang saya maksud ini maksudnya discourage yang aktif dengan melarang. Kita tunggu saja ketentuannya, terang Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman saat dihubungi DailySocial, Kamis (30/11). Lebih lanjut, dikutip dari CNN Indonesia , dalam aturan nantinya akan mempertegas larangan transaksi penggunaan bitcoin antar individu. Sebab pelarangan bagi penyelenggara jasa keuangan sudah diatur dalam PBI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Bila perusahaan ketahuan menggunakan bitcoin, maka izin usahanya akan dicabut dan dikenakan sanksi. Seandainya bank berani transaksi bitcoin, kami akan kasih sanksi tegas. Tapi yang terjadi adalah bitcoin ini tidak ditransaksikan melalui penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jadi kalau untuk individu, kami hanya bisa melarang. Kalau ada risiko ya tanggung sendiri, ucap Direktur Eksekutif Kepala Departemen Continue reading >>

Tak Ada Regulasi, Bitcoin Bisa Munculkan Moral Hazard

Tak Ada Regulasi, Bitcoin Bisa Munculkan Moral Hazard

Tak Ada Regulasi, Bitcoin Bisa Munculkan Moral Hazard Red: Budi Raharjo | Rep: Melisa Riska Putri REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Belum adanya regulasi terkait Bitcoin berpotensi menimbulkan moral hazard pada praktiknya. Sehingga perlu segera dibentuk regulasi yang mengatur Bitcoin tersebut. Ekonom INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, sekarang ini praktik Bitcoin sudah terjadi di dalam perekonomian. Bahkan kemungkinan besar ada warga negara Indonesia yang sudah menggunakan Bitcoin. "Karena beberapa provider atau apalah namanya itu sudah menyediakan fasilitas itu," kata dia, Selasa (12/12). Namun yang jadi persoalan adalah dengan tidak adanya regulasi yang mengatur, dapat terjadi tumpang tindih dan mengganggu pasar uang di Tanah Air. Misalnya, kata dia, dengan masyarakat yang takut dikejar pajak memiliki menyimpan aset dalam bentuk Bitcoin dibanding menyimpan uangnya di perbankan. "Ini kan berpotensi mengganggu pasar uang kita," tegas dia. Bukan hanya itu, ada potensi lain yang akibat Bitcoin ini seperti kegiatan-kegiatan underground ekonomi, transaksi ilegal dan sebagainya. Tak heran jika Bitcoin berpotensi menjadi instrumen surga para black market. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang memilih melakukan transakai nontunai ketika di luar negeri. Hal tersebut karena transaksi dengan melakukan 'penggesekan' akan diketahui NPWP dan data lainnya yang berdampal pada tagihan pajak. Hal ini dinilai ironi karena di satu sisi pemerintah berupaya memperbaiki pendapatan pajak namun bocor di tempat lain. Untuk itu perlu adanya duduk bersama antara pihak terkait guna segera membentuk regulasi Bitcoin. "Karena kalau tidak orang akan memanfaatkan celah ini. Oh belum diatur koq, jadi boleh," katanya. Continue reading >>

Ada Regulasi Untuk Cryptocurrency, Jadi Harapan Bos Bitcoin

Ada Regulasi Untuk Cryptocurrency, Jadi Harapan Bos Bitcoin

Share on Facebook Follow on Facebook Add to Google+ Connect on Linked in Subscribe by Email Print This Post Jakarta- CEO Bitcoin Indonesia berharap, ada regulasi untuk cryptocurrency . Penggunaan cryptocurrency atau uang digital diharapkan dapat diatur oleh negara melalui regulasi lembaga atau kementerian terkait. Hal tersebut guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan sistem dalam uang digital tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh CEO Bitcoin.co.id , Oscar Darmawan,pada diskusi publik mengenai Masa Depan Cryptocurrency di Indonesia di Kekinian Cafe Jakarta. Oscar menyebut, Indonesia harus dapat belajar dari negara-negara maju lain dalam penerapan cryptocurrency.Di banyak negara, menerapkan adanya regulasi untuk cryptocurrency sehingga mata uang digital ini bisa digunakan oleh warganya sebagai instrumen investasi. Negara anggota G-7, mereka sudah mulai aktif untuk mengatur cryptocurrency. Kita bisa melihat di Jepang sampai mengubah Undang-Undang (UU)nya agar cryptocurrency diregulasi dengan baik. Mereka saja meregulasi secara positif. Sehingga saya yakin dengan masa depan kripto di Indonesia, diharapkan ada regulasi untuk cryptocurrency agar tidak tertinggal dengan yang lain. Apalagi kita sudah masuk di negara G20, jelas Oscar di Kekinian Cafe Jakarta, Senin 19 Febuari 2018. Baca juga : Berisiko, BI Ingatkan Cryptocurrency Aladin Coin Taat Asas Oscar menyebut bahwa cryptocurrency bukanlah alat pembayaran dalam suatu negara, melainkan sebagai alat investasi berbasis uang digital. Dirinya juga mendukung pemerintah kedepan untuk dapat menggunakan sistem blockchain yang diterapkan pada cryptocurrency. Untuk mengantisipasi kekhawatiran pemerintah, hendaknya diberikan regulasi untuk cryptocurrency . Kalau di Indonesia bicara mengenai cryptocurrency sebagai mata uang pasti i Continue reading >>

More in ethereum