CryptoCoinsInfoClub.com

Pelarangan Bitcoin

Google Larang Iklan Mata Uang Virtual, Harga Bitcoin Kembali Jatuh

Google Larang Iklan Mata Uang Virtual, Harga Bitcoin Kembali Jatuh

Baca juga : Per Juni, Google Akan Larang Iklan Bitcoin dan Mata Uang Virtual Lain Rival Google, yakni Facebook, sudah melakukan pelarangan iklan mata uang virtual termasuk bitcoin sejak Januari 2018. Google sendiri melakukan pelarangan tersebut terkait dengan data iklan jahat atau "bad ads", yakni rentetan iklan palsu, kontroversial dan mengandung kejahatan siber, yang terdapat di mesin pencari Google, hingga jejaring videonya. Jika regulator di AS tidak segera mengeluarkan batasan atau aturan yang jelas mengenai pasar mata uang virtual, startup inovatif terkait hal ini bisa saja menyeberang ke luar negeri. Hal ini dikatakan oleh bursa token digital paling populer, Coinbase Inc. Seperti dikutip dari Bloomberg , Chief Legal Officer Coinbase Mike Lempes mengatakan pada rapat dengar pendapat di Kongres AS mengenai mata uang virtual, bahwa komisi perdagangan AS dan komisi bursa berjangka di AS perlu bekerja sama untuk meregulasi mata uang virtual. Kompas TV Situs jejaring sosial Facebook resmi melarang penayangan iklan uang virtual seperti Bitcoin. Facebook menilai iklan Bitcoin cenderung menyesatkan konsumen. Continue reading >>

Wacana Pelarangan Berlanjut, Harga Bitcoin Cs Jatuh Dalam

Wacana Pelarangan Berlanjut, Harga Bitcoin Cs Jatuh Dalam

Wacana Pelarangan Berlanjut, Harga Bitcoin Cs Jatuh Dalam Fintech - Roy Franedya, CNBC Indonesia 17 January 2018 06:59 Jakarta, CNBC Indonesia Rencana pembuatan aturan melarang transaksi Bitcoin Cs masih menjadi topik hangat di kalangan investor mata uang digital (Cryptocurrency). Para pemain Bitcoin Cs kini memantau informasi dari China dan Korea Selatan (Korsel). Pemerintah China sedang membahas tentang penghentian seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Bitcoin Cs. Tujuannya untuk mengendalikan resiko penggelembungan (bubble) mata uang digital. Dalam Memo rapat internal antara pemerintah China dengan regulator internet dan pembuat aturan lainnya, Wakil Gubernur Bank Sentral Rakyat China, Pan Gongsheng mengatakan pemerintah akan terus memberikan tekanan pada perdagangan mata uang digital dan mencegah bertambahnya risiko di pasar. Dalam pertemuan tersebut seorang bankir senior di bank sentral China juga menyarankan pemerintah harus melarang perdagangan mata uang digital terpusat. Bank Sentral China: Perdagangan Bitcoin Cs Harus Dilarang Otoritas Lokal dan nasional diminta melarang tempat yang menyediakan perdagangan mata uang digital terpusat, dimana Bitcoin jadi perdagangan terbesar. Mereka juga harus melarang perorangan dan institusi yang menyediakan aktivitas pembuatan pasar, jaminan atau layanan pembayaran untuk perdagangan mata uang yang terpusat, misalnya penyedia layanan dompet online. Selain itu, Beijing berencana memblokir akses ke platform mata uang kripto baik domestik maupun luar negeri yang memungkinkan terjadinya perdagagangan mata uang digital. Otoritas China juga mengincar orang dan perusahaan yang membentuk pasar, settlementdan layanan kliring perdagangan terpusat. China Siap Blokir Akses ke Platform Mata Uang Bitcoin Cs Dari Korsel, rencana pelaranga Continue reading >>

Bi Akan Buat Aturan Pelarangan Bitcoin

Bi Akan Buat Aturan Pelarangan Bitcoin

ADA perusahaan yang sudah menerima Bitcoin, walau ditolak di beberapa negara.* JAKARTA, (PR).- Bank Indonesia akan membuat peraturan yang menegaskan larangan menggunakan mata uang digital (virtual currency) yang tidak memiliki aspek legal yang jelas, termasuk bitcoin. Lembaga tersebut juga melarang penyelenggara jasa sistem pembayaranmemproses dan bekerja sama dengan pihak yang memfasilitasi transaksi mata uang digital. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, hal ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai legal tender di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata uang digital juga berpotensi digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. "Kami juga mencegah peluang arbitrase, praktik bisnis tak sehat, dan pengendalian bisnis oleh pihak-pihak di luar jangkauan hukum BKRI yang dapat merusak struktur industri. Peraturan telah kani tuangkan dalam ketentuan teknologi finansial dan penyempurnaan ketentuan uang elektronik," ujar Agus saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Selasa malam, 28 November 2017. Dia mengatakan, aturan tersebut tidak hanya mengenai mata uang digital, namun juga pelaku teknologi finansial secara umum. Peraturan BI tersebut dikeluarkan pada tahun 2018. Menurut Agus, teknologi finansial termasuk perdagangan digital perlu ditata untuk melaksanakan prinsiap kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian resiko, dan perlindungan konsumen. "Level playing field dengan lembaga keuangan formal perlu dijaga. Kami mewajibkan seluruh penggiat teknologi finansial yang bergeral di sistem pembayaran untuk mendaftarkan diri ke Bank Indonesia, melaporkan kegiatan, dan melakukan uji coba dalam regulatory sandbox," ujar dia. Agus menambahkan, BI akan melakukan pendataan dan pemetaan kegiatan teknologi finansial dan perdagangan digita Continue reading >>

Bank Indonesia Akan Segera Publikasikan Regulasi Pelarangan Bitcoin

Bank Indonesia Akan Segera Publikasikan Regulasi Pelarangan Bitcoin

Bank Indonesia akan Segera Publikasikan Regulasi Pelarangan Bitcoin Ilustrasi bitcoin. Getty Images/iStock Editorial Regulasi itu menyatakan transaksi menggunakan bitcoin tidak diakui negara (ilegal), baik dilakukan oleh sebuah lembaga maupun perseorangan. tirto.id - Peraturan peredaran mata uang virtual bitcoin akan dikeluarkan pada Senin (4/12/2017) mendatang oleh Bank Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM BI Eni Vimaladewi Panggabean. Eni mengatakan bahwa regulasi tersebut masuk dalam aturan industri ekonomi yang menggunakan teknologi (Financial Technology/Fintech) yang telah ditandatangani pada Rabu malam (29/11/2017). Dalam aturan tersebut akan secara terang-terangan menyatakan transaksi menggunakan bitcoin tidak diakui negara (ilegal), baik dilakukan oleh sebuah lembaga maupun perseorangan. Jika pada praktiknya ditemukan adanya transaksi menggunakan bitcoin oleh bank, maka akan diberi sanksi keras. Namun, Eni belum merinci sanksi keras yang akan dikenakan. Seandainya ada payment gateway yang menggunakan bitcoin, ya ditutup karena izinnya ke BI, ucap Eni di Depok pada Kamis (30/11/2017). Continue reading >>

Bos Bi Beberkan Alasan Pelarangan Penggunaan Bitcoin Di Indonesia

Bos Bi Beberkan Alasan Pelarangan Penggunaan Bitcoin Di Indonesia

Bos BI beberkan alasan pelarangan penggunaan Bitcoin di Indonesia Senin, 15 Januari 2018 13:32 Reporter : Anggun P. Situmorang Agus Martowardojo. 2013 Merdeka.com/dwi narwoko Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Blockchain diprediksikan jadi teknologi masa depan Dalam aturan tersebut juga disebutkan, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menjelaskan beberapa alasan Bank Indonesia melarang penggunaan Bitcoin. Di antaranya, Bitcoin rentan digunakan untuk transaksi pencucian uang dan pembiayaan teroris. "Produknya ini rentan untuk transaksi pencucian uang dan terorism financing (pembiayaan teroris)," ujar Agus saat ditemui di Gedung Kemenko Kemaritiman, Jakarta , Senin (15/1). Agus mengatakan, penetapan harga Bitcoin tidak memiliki aturan yang jelas. Sehingga harganya dapat berubah ubah setiap waktu. "Untuk penetapan harganya produk ini tidak berdasarkan underline transaction (jaminan) yang jelas. Sehingga kemungkinan berspekulasi harganya naik dan turun itu tinggi sekali," jelasnya. Lebih lanjut, Agus mengatakan, produk Bitcoin juga tidak memiliki aturan perlindungan konsumen yang memadai. Untuk itu, apabila terjadi kerugian, penggunanya tidak dapat mengajukan klaim. "Produknya juga bukan produk yang ada perlindungan konsumen," tegasnya. Agus menambahkan, hingga kini pihaknya terus melakukan pengawasan t Continue reading >>

Polemik Pelarangan Bitcoin Oleh Pemerintah Indonesia

Polemik Pelarangan Bitcoin Oleh Pemerintah Indonesia

Polemik Pelarangan BITCOIN oleh pemerintah Indonesia Banyak dari temen2 crypto setanah air mungkin saat ini lagi was2 dan amburadul mikir UU Pemerintah yang mengatur tentang pelarangan BITCOIN sebagai alat tukar yang sah. Banyak yang bertanya , bagaimana nasib para investor VIP ? apakah nantinya akan ada sanksi pidana untuk itu? Asli, sayapun was-was dengan hal ini, kenapa? Aku juga cryptomania gess. namun ada baiknya kita mengkaji dulu, menurut ane, sekali lagi ini menurut ane ( karena g ada satupun artikel yang mendukung tentang hipotes ane ini gess) Bukan kepemilikan BITCOIN atau perdagangan BITCOIN yang dilarang, namun secara garis besar BITCOIN di larang untuk di jadikan alat tukar di berbagai negara berkembang, sebagai contoh Korea Selatan yang melarang itu, namun mereka juga masih mengkaji labih dalam akan hal itu, karena dampak ekonomi dari itu bisa merembet ke banyak sektor gess. Apakah nantinya akan ada inflasi jika BITCOIN dilarang dsb, karena secara akal, BITCOIN itu sebagai aset digital gess, jika aset kita di pindah ke luar, dan semua yang punya aset juga berpikir kesana, yo negara bakal rugi kan gees, itu cuma opiniku yo gees, kalo menurut kalian yo aku ra ngerti. ada baiknya saat ini para cryptomania ngumpul bareng, istigosah gess biar tentrem ati The forum was founded in 2009 by Satoshi and Sirius. It replaced a SourceForge forum. Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here. memang pening kepala saya sebagai bitcoiner, pemerintah melarang bitcoin, sedangkan setahu saya dan pengalaman di vip bitcoin masyarakat kalau bersabar main naik dan turun harga bitcoin pasti tidak rugi. 24 NOVEMBER 2017 TOKEN SALE ([url=Quote from: cekdon on January 16, 2018, 03:56:11 PM Continue reading >>

Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran (updated)

Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran (updated)

Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran (UPDATED) Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran / Pixabay Bank Indonesia Only Prohibits Bitcoin Usage as Payment Method Bank Indonesia (BI) menyatakan regulasi mengenai pelarangan bitcoin akan sebatas menutup segala bentuk transaksi yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. Regulasi ini akan terbit pada Senin (4/12), setelah ditandatangani BI pada Rabu (29/11). Dalam regulasi ini, BI kembali menegaskan tidak diakuinya bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Akan ada poin-poin yang bersifat menutup pintu rapat-rapat untuk segala kegiatan yang memfasilitasi pembayaran dengan bitcoin dan sebagainya. Intinya kita tidak akui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Direncanakan nanti akan ada ketentuan yang dapat men-discourage kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi bitcoin. Discourage yang saya maksud ini maksudnya discourage yang aktif dengan melarang. Kita tunggu saja ketentuannya, terang Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman saat dihubungi DailySocial, Kamis (30/11). Lebih lanjut, dikutip dari CNN Indonesia , dalam aturan nantinya akan mempertegas larangan transaksi penggunaan bitcoin antar individu. Sebab pelarangan bagi penyelenggara jasa keuangan sudah diatur dalam PBI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Bila perusahaan ketahuan menggunakan bitcoin, maka izin usahanya akan dicabut dan dikenakan sanksi. Seandainya bank berani transaksi bitcoin, kami akan kasih sanksi tegas. Tapi yang terjadi adalah bitcoin ini tidak ditransaksikan melalui penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jadi kalau untuk individu, kami hanya bisa melarang. Kalau ada risiko ya tanggung sendiri, ucap Direktur Eksekutif Kepala Departemen Continue reading >>

Bitcoin Dilarang Otoritas Keuangan Indonesia, Ini Fakta-faktanya

Bitcoin Dilarang Otoritas Keuangan Indonesia, Ini Fakta-faktanya

Bitcoin dilarang otoritas keuangan Indonesia, ini fakta-faktanya Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru Image caption Bitcoin mata uang yang hanya ada di internet. Otoritas moneter Indonesia bakal mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan bitcoin atau mata uang virtual lainnya sebagai alat pembayaran. Pelarangan oleh Bank Indonesia (BI) ditujukan bagi pelaku layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology) termasuk e-commerce agar tidak menerima bitcoin. Pemrosesan mata uang virtual juga dilarang. "Dalam konteks sistem pembayaran, bitcoin bukan alat pembayaran yang sah," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman Zainal kepada BBC Indonesia, (7/12). Menurut Agusman, hal itu sejatinya sudah diatur dalam Peraturan Bank lndonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran tahun 2016. Pasal 34 beleid itu menyebut, "Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: (a) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan mengunakan virtual currency." Bagian keterangannya disebutkan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining. Antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Degecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebutkan alasan melarang adalah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen. Image caption Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pihaknya melarang bitcoin untuk menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen. "Kami melarang penyelenggara tekfin (teknologi finansial) dan e-commerce serta penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan dan memproses virtual currency, serta be Continue reading >>

Bank Indonesia Larang Bitcoin Mulai 2018

Bank Indonesia Larang Bitcoin Mulai 2018

FILE PHOTO: A Bitcoin and dollar note are seen in this illustration picture taken September 27, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan melarang transaksi pembayaran menggunakan bitcoin pada 2018. Larangan bitcoin ini akan diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) yang rencananya akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Onny Widjanarko, Kepala Pusat Program Transformasi BI mengatakan, dalam PBI uang elektronik yang akan keluar dalam waktu dekat, akan diatur salah satunya mengenai bitcoin. "Saat ini belum ada aturan yang jelas jika masyarakat melakukan transaksi bitcoin," kata Onny di Jakarta, Selasa (5/12). Bitcoin belum diatur secara spesifik oleh BI. Untuk itu, saat ini, BI masih melakukan pengkajian secara mendalam terkait bitcoin, apakah akan diatur dalam PBI uang elektronik atau terpisah misalnya nanti masuk dalam PBI cryptocurrency. Yang jelas, BI mengimbau agar merchant tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Jika masyarakat mengalami kerugian terkait bitcoin, regulator BI tidak akan bertanggung jawab terkait hal ini. BI mengkawatirkan dan masih mencermati terkait risiko penggunaan bitcoin oleh masyarakat. Hal ini karena BI mengendus potensi penyelewengan bitcoin digunakan untuk tindakan melawan hukum seperti terorisme, pencucian uang, prostitusi dan perdagangan obat terlarang. Memang, ada beberapa investor yang menggunakan bitcoin sebagai alat investasi. Beberapa negara bereaksi berbeda dengan kehadiran bitcoin. China, Rusia merupakan beberapa negara yang menolak kehadiran bitcoin. Sedangkan, Jepang menerima transaksi bitcoin. Continue reading >>

Bi Terbitkan Larangan Bitcoin, Tapi Makelarnya Masih Beroperasi

Bi Terbitkan Larangan Bitcoin, Tapi Makelarnya Masih Beroperasi

BI Terbitkan Larangan Bitcoin, Tapi Makelarnya Masih Beroperasi Bank Indonesia harus mengambil langkah konkret untuk menindak para penyelenggara bitcoin. Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Langkah Bank Indonesia dalam melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan bitcoin dinilai masih belum cukup. Ketua Umum Himpunan Pengamat Hukum Siber Indonesia (HPHSI) Galang Prayogo meminta, Bank Indonesia harus mengambil langkah konkret untuk menindak para penyelenggara bitcoin. "Sekarang mereka melarang, tapi bagaimana nasib investor yang telah berinvestasi Bitcoin? Pemerintah masih memberikan izin kepada PT Bitcoin Indonesia," kata Galang saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (15/1/2018). Menurutnya, BI bisa menentukan sanksi khusus bagi para penyelenggaran Bitcoin agar masyarakat tidak ada yang menjadi 'korban' dari uang krypto yang dinilai sebagai investasi yang amat berisiko ini. Baca: Lupa Hari Ulang Tahunnya, Oki Setiana Dewi Malah Dapat Kado Spesial Ini "Sedangkan, saat ini PT Bitcoin masih beroperasi di Indonesia yang seharusnya pemerintah bisa melakukan pencegahan jangan sampai membiarkan mereka berjualan bitcoin di Indonesia yang penggunanya telah banyak sekali," kata Galang. "Berarti kan peran pemerintah dapat diambil kesimpulan tidak melindungi masyarakat karena pemerintah hanya bilang risiko ditanggung sendiri," tambahnya. Sebelumnya, Bank Indonesia menerbitkan siaran pers bahwa Indonesia tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran. "Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi dan underlying asset yang mendasari harga virtual currency," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, Sabtu (13/1/2018 Continue reading >>

Pelarangan Mata Uang Virtual: Ini Curhatan Ceo Bitcoin Indonesia

Pelarangan Mata Uang Virtual: Ini Curhatan Ceo Bitcoin Indonesia

PELARANGAN MATA UANG VIRTUAL: Ini Curhatan CEO Bitcoin Indonesia 06 Februari 2018 - 20:56 WIB, Oleh : M. Richard Ilustrasi Bitcoin diletakkan di atas lembaran uang dolar AS. - REUTERS/Dado Ruvic Bisnis.com, JAKARTA -- Bitcoin Indonesia (bitcoin.co.id) sepenuhnya mendukung pemerintah dalam pelarangan bitcoin sebagai transaksi, tetapi juga mengharapkan pemerintah memperhatikan beberapa hal. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan. "Saya juga mendukung regulasi tentang transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah dan saya juga tidak pernah menyarankan melakukan pembayaran menggunakan mata uang virtual," tuturnya kepada Bisnis.com, Selasa (6/2/2018). Namun, Oscar kurang setuju dengan alasan pemerintah yang mengatakan bitcoin mudah digunakan untuk mendanai tindak kriminal. "Justru sebaliknya, dengan teknologi blockchain semua mata uang virtual itu lebih mudah pelacakan dan perpindahan uangnya, termasuk kalau bitcoin dipakai untuk kriminal, akan sangat mudah dilacak," jelasnya. Apalagi kalau marketplace bitcoin dalam negeri mewajibkan untuk melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), semua transaksi dapat mudah dilacak, karena pada dasarya semua telah dicatat secara elektronik. "Itu kan chain-nya jadi lengkap dan semua transaksi digital yang terkait terorisme akan mudah terdeteksi pelakunya," katanya. Oscar khawatir, pelarangan justru malah membuat tindak kriminal dalam penggunaan bitcoin akan makin banyak, karena semua transaksi akan menjadi underground. Selain itu, transaksi mata uang virtual lebih banyak dilakukan antarnegara dan pelarangan satu negara tidak akan mengubah keadaan. "Karena mereka bisa saja jadi konsumen dari negara lain dan [membuat] pengawasan menjadi sulit. Tetapi sekali lagi saya mendukung Continue reading >>

Dilarang Oleh Bi Dan Ojk, Begini Penjelasan Bos Bitcoin Indonesia

Dilarang Oleh Bi Dan Ojk, Begini Penjelasan Bos Bitcoin Indonesia

Dilarang oleh BI dan OJK, Begini Penjelasan Bos Bitcoin Indonesia Trio Hamdani, Jurnalis · Rabu 13 Desember 2017 18:08 WIB JAKARTA - CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengatakan bahwa terdapat kekeliruan di masyarakat terkait boleh atau tidaknya bitcoin eksis di Indonesia. Bahwa menurutnya, larangan yang selama ini terdengar adalah mengenai bitcoin sebagai alat pembayaran. Dia pun mengamini jika Bank Indonesia (BI) tidak mengizinkan bitcoin dijadikan alat pembayaran yang sah. Tak hanya bitcoin, mata uang luar negeri pun kata dia tidak disahkan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Baca juga: Kenapa Bitcoin Jadi Populer? Trust dan Limited Jawabannya "Di Indonesia transaksi harus gunakan Rupiah. Bahkan dolar AS, dolar Singapura, euro itu ilegal untuk digunakan di Indonesia. Jadi yang dimaksud BI hal itu. Jadi seperti bitcoin atau apapun itu memang tidak boleh digunakan untuk pembayaran," katanya ketika ditemui dalam acara Kongkow Bisnis Pas FM di Jakarta, Rabu (13/12/20117). Sebagai bos dari perusahaan trading digital aset, dia memaparkan kekeliruan yang masih terjadi hingga kini mengenai keberadaan bitcoin. Bitcoin memang tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran. Namun dia diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai digital aset. Baca juga: Demam Bitcoin, OJK Ingatkan Masyarakat untuk Cek Dasar Hukumnya "Yang enggak boleh itu untuk pembayarannya. Jadi yang sedikit membingungkan adalah karena nama perusahaan kami kan bitcoin.co.id. Tapi dengan bitcoin, itu 2 hal terpisah karena bitcoin secara sistem pembayaran, maupun kami berbeda. Karena kami bursa digital aset," jelasnya. Bursa digital aset di Indonesia, kata dia bukan hanya oleh pihaknya. Ada sejumlah perusahaan lainnya yang juga sebagai bursa digital aset yang memperdagangkan bitcoin. Khusus pihaknya Continue reading >>

Ceo Bitcoin Indonesia Patuhi Larangan Bi

Ceo Bitcoin Indonesia Patuhi Larangan Bi

Ilustrasi. CEO Bitcoin mengapresiasi larangan BI terkait larangan digunakan sebagai alat pembayaran. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic) Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Bank Indonesia (BI) melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran ternyata mendapat sambutan oleh salah satu pelaku industri. CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan bahkan mengapresiasi larangan BI itu. Alasan Oscar menerima keputusan BI didasari oleh pelbagai faktor. Salah satunya adalah datang dari pemahaman bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran sah di Indonesia. Oscar juga memaklumi upaya pemerintah yang berniat mendongkrak nilai rupiah agar semakin kuat. Akan tetapi, keputsan BI yang tak melarang keberadaan Bitcoin yang menurut Oscar langkah paling tepat. Sebab, ia melihat Bitcoin dan jaringan pendukungnya yakni blockchain, sebagai teknologi. "Pemerintah kita cukup cerdas kok. Makanya mereka cuma melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran karena itu risiko moneter yang ingin mereka tangkal. Mereka membiarkan teknologi ini berkembang," jelas Oscar ketika ditemui di kantornya di bilangan Kuningan, Kamis (1/4). Dalam kesempatan yang sama, Oscar menilai Bitcoin tak tepat disebut sebagai mata uang digital. Ia cenderung menyamakan cara kerja Bitcoin dengan sistem pembayaran Visa dan MasterCard yang sudah dikenal di seluruh dunia. Oscar mencontohkan Microsoft yang sudah lama memakai Bitcoin sebagai alat transaksi. Dalam prosesnya, Bitcoin dari konsumen akan dikonversi dalam mata uang dolar AS di pasar aset digital melalui jasa perusahaan pihak ketiga. Ketika konversi rampung, uang itu akan diterima oleh Microsoft sebagai pembayaran resmi dari konsumen. "Kalau (proses) ini dijadikan Visa dan MasterCard, orang enggak akan ribut." Sederhananya, Oscar menekankan bahwa Bitcoin adalah protokol, bukan bentuk mata ua Continue reading >>

Bi Larang Jual Beli Bitcoin

Bi Larang Jual Beli Bitcoin

Rizky Sekar Afrisia, CNN Indonesia | Sabtu, 13/01/2018 09:45 WIB Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. (Ilustrasi/REUTERS/Dado Ruvic) Jakarta, CNN Indonesia -- Euforia masyarakat tentang bitcoin semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Namun Bank Indonesia baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa alat tukar virtual termasuk bitcoin yang tengah jadi perbincangan dunia itu tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah, demikian siaran pers BI. Dalam siaran pers yang dirilis Sabtu (13/1) itu, BI menyatakan betapa alat tukar virtual seperti bitcoin berisiko tinggi terhadap pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currencyserta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman melalui keterangan pers resminya menerangkan. Itu bisa berdampak terhadap kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. BI pun mengimbau masyarakat untuk tidak jual beli bitcoin dan alat tukar virtual lainnya. Pelaku Pasar: Penerbitan Beleid Bitcoin Untungkan Pemerintah Bukan hanya itu, BI juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia untuk memproses transaksi pe Continue reading >>

Perang Melawan Bitcoin Sulit Dimenangkan Bank Indonesia

Perang Melawan Bitcoin Sulit Dimenangkan Bank Indonesia

Perang Melawan Bitcoin Sulit Dimenangkan Bank Indonesia VICE menghubungi para penyedia jasa transaksi Bitcoin lokal soal rencana larangan transaksi bank sentral. Mereka siap mengakali aturan memakai valas atau bertransaksi di situs luar negeri. Sumber kolase foto: bi.go.id dan akun flickr zcopley /lisensi creative commons. Blokir dan pelarangan merupakan upaya favorit pemerintah Indonesia setiap kali tidak bisa menghentikan disrupsi teknologi. Setelah aplikasi pesan telegram dan whatsapp , serta transportasi online , target pemblokiran selanjutnya adalah Bitcoin: cryptocurrency yang makin memiliki banyak peminat di Tanah Air. Persoalannya, pelaku bisnis Bitcoin lokal yakin otoritas moneter Indonesia akan bernasib seperti Cina jika ngotot melarang pemanfaatan mata uang virtual. Bank Indonesia menjadi inisiator pelarangan mata uang virtual di Tanah Air. Sejak 2014, bank sentral menyatakan Bitcoin dan sejenisnya tidak boleh dipakai sebagai alat tukar, karena sesuai undang-undang, satu-satunya mekanisme pembayaran yang sah hanya dengan Rupiah. Imbauan tersebut kini akan segera berubah menjadi larangan menyusul peraturan baru yang sedang digodok untuk menghentikan transaksi mata uang virtual. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan pelarangan harus dilakukan demi mencegah Bitcoin dipakai dalam kasus pencucian uang, pendanaan terorisme, sekaligus menjaga kedaulatan mata uang rupiah. Kami melarang penyelenggara teknologi keuangan, e-commerce, serta penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan dan memproses virtual currency. Kami pun melarang perusahaan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency, ujar Agus saat dikutip awak media pekan lalu . Dimaz Wijaya, pendiri situs trading mata uang virtual Kriptologi.com, mengataka Continue reading >>

More in ethereum