CryptoCoinsInfoClub.com

Indonesia Melarang Bitcoin

Bank Indonesia Larang Bitcoin Mulai 2018

Bank Indonesia Larang Bitcoin Mulai 2018

FILE PHOTO: A Bitcoin and dollar note are seen in this illustration picture taken September 27, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan melarang transaksi pembayaran menggunakan bitcoin pada 2018. Larangan bitcoin ini akan diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) yang rencananya akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Onny Widjanarko, Kepala Pusat Program Transformasi BI mengatakan, dalam PBI uang elektronik yang akan keluar dalam waktu dekat, akan diatur salah satunya mengenai bitcoin. "Saat ini belum ada aturan yang jelas jika masyarakat melakukan transaksi bitcoin," kata Onny di Jakarta, Selasa (5/12). Bitcoin belum diatur secara spesifik oleh BI. Untuk itu, saat ini, BI masih melakukan pengkajian secara mendalam terkait bitcoin, apakah akan diatur dalam PBI uang elektronik atau terpisah misalnya nanti masuk dalam PBI cryptocurrency. Yang jelas, BI mengimbau agar merchant tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Jika masyarakat mengalami kerugian terkait bitcoin, regulator BI tidak akan bertanggung jawab terkait hal ini. BI mengkawatirkan dan masih mencermati terkait risiko penggunaan bitcoin oleh masyarakat. Hal ini karena BI mengendus potensi penyelewengan bitcoin digunakan untuk tindakan melawan hukum seperti terorisme, pencucian uang, prostitusi dan perdagangan obat terlarang. Memang, ada beberapa investor yang menggunakan bitcoin sebagai alat investasi. Beberapa negara bereaksi berbeda dengan kehadiran bitcoin. China, Rusia merupakan beberapa negara yang menolak kehadiran bitcoin. Sedangkan, Jepang menerima transaksi bitcoin. Continue reading >>

Resmi Dilarang Pemerintah, Ternyata Ini Lho Baik Buruknya Bitcoin!

Resmi Dilarang Pemerintah, Ternyata Ini Lho Baik Buruknya Bitcoin!

Resmi Dilarang Pemerintah, Ternyata Ini Lho Baik Buruknya Bitcoin! Perdebatan soal mata uang virtual terus munculdi tengah meroketnya tren bitcoin. Hingga akhir 2017 saja, pengguna bitcoin mengalami peningkatan sebesar 1.200 persen. Di awal 2018 ini, pemerintahmulai mengambil langkah tegas untuk menekan perkembangan bitcoin di Indonesia. Bank Indonesia (BI)selaku regulator keuangan di Indonesia menganggap cryptocurrencysebagai mata uang ilegal dan tidak diakui. Dilansir dari infobanknews.com, inilah informasi yang perlu kamu tahu sebelummemutuskan terlibat lebih jauh dengan transaksi mau pun investasi bitcoin. Alasan kenapa bitcoin makinbanjirpeminatadalah karena dianggap punya keuntungan lebih banyak, dibanding transaksi konvensional. Nilai tukar bitcoin dari tahun ke tahun terus naik. Bahkan, saat ini, satu bitcoin sudah setara dengan Rp 200 juta. Sekilas, bitcoin jadi lahan investasi yang menjanjikan. Akhirnya banyak yang berbondong-bondong membeli bitcoin untuk dijual lagi saat harganya sedang melonjak. Karena tidak memiliki server pusat dan tidak diatur regulasi mana pun, transaksi bitcoin bisa dilakukan sesuka hati. Tentu saja selama kamu punya akun atau dompet virtual bitcoin. Gakada pajak yang bakal dibebankan kepada kita, seperti saat transaksi lewatlembaga keuangan tertentu. Selain itu, bitcoin digadang-gadang punya teknologi super aman dan ketat. Segala transaksi bersifat transparan dan tersebar ke jutaan server. Sehingga hampir tak mungkin terjadi pemalsuan database bitcoin. 2. Bitcoin bisa diretas dan hilang sewaktu-waktu Sistem keamanan dompet virtualbitcoin memang dianggap nyaris sempurna, tapi bukan berarti gak punya celah. Saat membuka akun, pengguna akan mendapatkan baris kode khusus sebagaikunci rahasia. Kode ini bisa disimpan dalam dompet digital ya Continue reading >>

Pemerintah: Bitcoin Haram Ditransaksikan Di Indonesia

Pemerintah: Bitcoin Haram Ditransaksikan Di Indonesia

Pemerintah: Bitcoin Haram Ditransaksikan di Indonesia Penggunaan bitcoin, kata Agus juga dekat dengan kemungkinan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo Laporan WartawanTribunnews.com, Syahrizal Sidik TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Pemerintah mengumumkan larangan keras penggunaan mata uang virtual (cryptocurrency) seperti bitcoin sebagai alat transaksi dan pembayaran di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memperingatkan agar masyarakat tidak memperdagangkan atau membeli bitcoin, lantaran tidak ada badan regulator yang melakukan supervisi mengenai bitcoin, sehingga rentan menimbulkan risiko bagi masyarakat. Penggunaan bitcoin, kata Agus juga dekat dengan kemungkinan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bitcoin dekat kemungkinan menjadi instrumen pencucian uang, oleh karena itu kita peringatkan kepada publik tidak melakukan perdagangan, beli jual bitcoin, ungkap Agus saat jumpa pers Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang pertama di tahun 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/1/2018). Dalam rapat tersebut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. Baca: Hari Ini Emas Antam Ditransaksikan Rp 627.000 Per Gram Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan, Kementerian Keuangan secara tegas melarang bitcoin digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ditegaskan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran atau transaksi keuangan lain wajib pakai rupiah. Bitcoin dalam hal ini bukan sebagai alat transaksi, kalau ini jelas, h Continue reading >>

Bi Larang Jual Beli Bitcoin

Bi Larang Jual Beli Bitcoin

Rizky Sekar Afrisia, CNN Indonesia | Sabtu, 13/01/2018 09:45 WIB Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. (Ilustrasi/REUTERS/Dado Ruvic) Jakarta, CNN Indonesia -- Euforia masyarakat tentang bitcoin semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Namun Bank Indonesia baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa alat tukar virtual termasuk bitcoin yang tengah jadi perbincangan dunia itu tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah, demikian siaran pers BI. Dalam siaran pers yang dirilis Sabtu (13/1) itu, BI menyatakan betapa alat tukar virtual seperti bitcoin berisiko tinggi terhadap pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currencyserta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman melalui keterangan pers resminya menerangkan. Itu bisa berdampak terhadap kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. BI pun mengimbau masyarakat untuk tidak jual beli bitcoin dan alat tukar virtual lainnya. Pelaku Pasar: Penerbitan Beleid Bitcoin Untungkan Pemerintah Bukan hanya itu, BI juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia untuk memproses transaksi pe Continue reading >>

Ceo Bitcoin Indonesia Patuhi Larangan Bi

Ceo Bitcoin Indonesia Patuhi Larangan Bi

Ilustrasi. CEO Bitcoin mengapresiasi larangan BI terkait larangan digunakan sebagai alat pembayaran. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic) Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Bank Indonesia (BI) melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran ternyata mendapat sambutan oleh salah satu pelaku industri. CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan bahkan mengapresiasi larangan BI itu. Alasan Oscar menerima keputusan BI didasari oleh pelbagai faktor. Salah satunya adalah datang dari pemahaman bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran sah di Indonesia. Oscar juga memaklumi upaya pemerintah yang berniat mendongkrak nilai rupiah agar semakin kuat. Akan tetapi, keputsan BI yang tak melarang keberadaan Bitcoin yang menurut Oscar langkah paling tepat. Sebab, ia melihat Bitcoin dan jaringan pendukungnya yakni blockchain, sebagai teknologi. "Pemerintah kita cukup cerdas kok. Makanya mereka cuma melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran karena itu risiko moneter yang ingin mereka tangkal. Mereka membiarkan teknologi ini berkembang," jelas Oscar ketika ditemui di kantornya di bilangan Kuningan, Kamis (1/4). Dalam kesempatan yang sama, Oscar menilai Bitcoin tak tepat disebut sebagai mata uang digital. Ia cenderung menyamakan cara kerja Bitcoin dengan sistem pembayaran Visa dan MasterCard yang sudah dikenal di seluruh dunia. Oscar mencontohkan Microsoft yang sudah lama memakai Bitcoin sebagai alat transaksi. Dalam prosesnya, Bitcoin dari konsumen akan dikonversi dalam mata uang dolar AS di pasar aset digital melalui jasa perusahaan pihak ketiga. Ketika konversi rampung, uang itu akan diterima oleh Microsoft sebagai pembayaran resmi dari konsumen. "Kalau (proses) ini dijadikan Visa dan MasterCard, orang enggak akan ribut." Sederhananya, Oscar menekankan bahwa Bitcoin adalah protokol, bukan bentuk mata ua Continue reading >>

Bi Ajak Ojk-bappebti Perluas Jangkauan Larangan Transaksi Bitcoin

Bi Ajak Ojk-bappebti Perluas Jangkauan Larangan Transaksi Bitcoin

BI Ajak OJK-Bappebti Perluas Jangkauan Larangan Transaksi Bitcoin BI berkoordinasi dengan OJK, Bappebti dan intansi lainnya untuk memastikan penggunaan Bitcoin atau sejenisnya dilarang di semua transaksi keuangan. tirto.id - Bank Indonesia (BI) berupaya berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan instansi lainnya untuk memperluas jangkauan larangan transaksi dengan bitcoin atau mata uang digital (cryptocurrency) lainnya di Indonesia. Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Onny Widjanarko menyatakan BI akan meminta instansi-instansi itu ikut mengeluarkan sikap bersama mengenai larangan terhadap penggunaan mata uang digital di tanah air. Onny menegaskan BI melarang Bitcoin dan mata uang digital lainnya di sistem pembayaran dengan tujuan untuk mencegah dampak buruk penggunaannya terhadap stabilitas sistem keuangan. Selain itu, larangan tersebut demi memastikan adanya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Dia menjelaskan selama ini penggunaan mata uang digital di Indonesia terdapat pada tiga konsep praktik. Ketiganya yakni sistem pembayaran (payment), dompet atau pengiriman dan penerimaan (wallet), pertukaran (exchange) dan mining atau kegiatan pengumpulan mata uang digital. "BI (melarang Bitcoin dan mata uang digital lain) di sistem pembayaran. Kami terus koordinasi dengan instansi terkait, seperti OJK, untuk perdagangannya dengan Bappebti, kata Onny di Jakarta pada Senin (15/1/2018) seperti dikutip Antara. BI menilai koordinasi dengan OJK, Bappebti dan sejumlah intansi terkait lainnya penting untuk memastikan bahwa penggunaan Bitcoin atau sejenisnya dilarang di semua transaksi keuangan. Mata uang digital dengan pangsa pasar terbesar saat ini adalah Bitcoin dengan kontribusi sebesar 33 pe Continue reading >>

Bi Tegaskan Larang Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

Bi Tegaskan Larang Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

BI Tegaskan Larang Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Oleh: Yuliana Ratnasari - 15 Januari 2018 BI juga meminta pada seluruh penyedia jasa pembayaran untuk tidak memproses transaksi yang memakai bitcoin. tirto.id - Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa virtual currency tidak diakui dalam transaksi pembayaran yang sah. Karenanya, bitcoin pun dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Pemilikan virtual currency seperti bitcoin ini dinilai sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga. BI juga menjelaskan, nilai perdagangan bitcoin ini sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble), bahkan rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Akibatnya, kondisi ini dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency, papar Agusman, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, melalui siaran pers pada Sabtu (13/1/2018). Sebagai otoritas sistem pembayaran, BI juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial memproses transaksi pembayaran dengan bitcoin. Se Continue reading >>

Polemik Pelarangan Bitcoin Oleh Pemerintah Indonesia

Polemik Pelarangan Bitcoin Oleh Pemerintah Indonesia

Polemik Pelarangan BITCOIN oleh pemerintah Indonesia Banyak dari temen2 crypto setanah air mungkin saat ini lagi was2 dan amburadul mikir UU Pemerintah yang mengatur tentang pelarangan BITCOIN sebagai alat tukar yang sah. Banyak yang bertanya , bagaimana nasib para investor VIP ? apakah nantinya akan ada sanksi pidana untuk itu? Asli, sayapun was-was dengan hal ini, kenapa? Aku juga cryptomania gess. namun ada baiknya kita mengkaji dulu, menurut ane, sekali lagi ini menurut ane ( karena g ada satupun artikel yang mendukung tentang hipotes ane ini gess) Bukan kepemilikan BITCOIN atau perdagangan BITCOIN yang dilarang, namun secara garis besar BITCOIN di larang untuk di jadikan alat tukar di berbagai negara berkembang, sebagai contoh Korea Selatan yang melarang itu, namun mereka juga masih mengkaji labih dalam akan hal itu, karena dampak ekonomi dari itu bisa merembet ke banyak sektor gess. Apakah nantinya akan ada inflasi jika BITCOIN dilarang dsb, karena secara akal, BITCOIN itu sebagai aset digital gess, jika aset kita di pindah ke luar, dan semua yang punya aset juga berpikir kesana, yo negara bakal rugi kan gees, itu cuma opiniku yo gees, kalo menurut kalian yo aku ra ngerti. ada baiknya saat ini para cryptomania ngumpul bareng, istigosah gess biar tentrem ati The forum was founded in 2009 by Satoshi and Sirius. It replaced a SourceForge forum. Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise here. memang pening kepala saya sebagai bitcoiner, pemerintah melarang bitcoin, sedangkan setahu saya dan pengalaman di vip bitcoin masyarakat kalau bersabar main naik dan turun harga bitcoin pasti tidak rugi. 24 NOVEMBER 2017 TOKEN SALE ([url=Quote from: cekdon on January 16, 2018, 03:56:11 PM Continue reading >>

Bi Larang Transaksi Perdagangan Bitcoin Cs

Bi Larang Transaksi Perdagangan Bitcoin Cs

BI Larang Transaksi Perdagangan Bitcoin cs Jakarta - Penggunaan uang virtual seperti Bitcoin mulai dilirik masyarakat Indonesia. Namun, transaksi jual beli uang virtual nyatanya dilarang keras oleh Bank Indonesia (BI) BI memberikan peringatan kepada semua pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency atau uang virtual seperti Bitcoin. Mengutip keterangan tertulis Bank Indonesia, Sabtu (13/1/2018). Ditegaskan bahwa virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency. Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching Continue reading >>

Bi Tegaskan Larang Transaksi Bitcoin Di Indonesia

Bi Tegaskan Larang Transaksi Bitcoin Di Indonesia

VIVABank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasukBitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk itu,dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Direktur EksekutifDepartemen Komunikasi Bank Indonesia,Agusman, mengatakan, peringatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah," ujar Agusman dikutip dari keterangan resminya, Sabtu 13 Januari 2018. Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak terdapat administrator resmi. Selain itu, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif, sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble). Continue reading >>

Bank Indonesia Melarang Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

Bank Indonesia Melarang Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

Quote from: twenty point nine on December 07, 2017, 01:16:01 PM Kenapa di larang oleh bank Indonesia mungkin karena kebijakan dari pemerintah indonesia yang masih melarang adanya bitcoin, oleh karena itu BI melarang bitcoin sebagai alata pembayaran. BI melarang penggunaan bitcoin sebagai transaksi pembayaran, karena pemerintah berasumsi bitcoin akan melemahkan nilai tukar rupiah, terlebih lagi semua orang cenderung akan beralih ke bitcoin karena sangat mudah dicari dan efisien. Jelas saja bank Indonesia melarang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah,karena di Indonesia sendiri belum di izinkan menggunakan bitcoin.bisa saja bitcoin akan melemahkan nilai tukar rupiah.mungkin Itulah alasan Indonesia melarang BITCOIN sebagai alat pembayaran di Indonesia Quote from: ahmadhidayat27 on December 07, 2017, 02:55:41 PM Kalau dibaca dengan teliti artikel tersebut pasti anda mengerti mengapa BI melarang penggunaan BITCOIN sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. BITCOIN untuk saat ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mengenal dunia crypto. Karena mayoritas orang Indonesia masih tidak mengenal BITCOIN maupun Cryptocurrency makanya dilarang untuk menghindari kerugian yang fatal oleh orang awam. So, tidak usah dipermasalahkan keputusan BI krena BI tidak melarang kita untuk menyimpan BITCOIN. yup bener banget gan, menurut saya juga begitu sih, apalagi ini btc harganya semakin tinggi entah bagaimana nantinya regulasi mengenai BTC di indonesia sendiri, kita lihat saja nanti Continue reading >>

Begini Risiko Pakai Bitcoin Versi Bank Indonesia

Begini Risiko Pakai Bitcoin Versi Bank Indonesia

Begini Risiko Pakai Bitcoin Versi Bank Indonesia Ilustrasi Bitcoin (Liputan6.com/Andri Wiranuari) Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia ( BI ) dengan tegas melarang penggunaan bitcoin dalam setiap transaksi di Indonesia. Salah satu faktor yaitu tingginya fluktuasi yang dimiliki bitcoin. Hal ini kemudian membuat Bank Indonesia menyisipkan penegasan mengenai pelarangan penggunaan bitcoin ini dalam dua Peraturan Bank Indonesia, yaitu PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi Bank Indonesia (PPTBI) Onny Widjanarko membuktikan risiko bitcoin tersebut. "Risiko secara konvertibilitas itu tidak ada jaminan ditukarkan dengan fiat money, apalagi dengan volatilitas harga yang tinggi," kata Onny di Gedung Bank Indonesia, Senin (15/1/2018). BI: Kualitas Uang Beredar Lebih Baik pada 2017 Ia menyebutkan, saat ini bitcoin memang memiliki nilai paling tinggi di antara 1.400 virtual currency atau mata uang digital yang ada di dunia. Per satu bitcoin kini nilainya Rp 193,8 juta dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 240 miliar. Dari chart harga yang ditampilkan Onny, harga bitcoin yang disebutkan sebelumnya jauh berbeda jika dibandingkan dengan harga satu hari sebelumnya Rp 194,1 juta. Bahkan jika dibandingkan harga 13 Januari 2018, saat ini ada di Rp 203,7 juta. Tingginya fluktuasi harga tersebut karena nilainya ditentukan pada harapan penawaran dan permintaan di masa mendatang (spekulatif), Dari data tersebut menunjukkan fluktuasi harga bitcoin sangat berisiko. Hal inilah yang menyebabkan Bank Indonesia ( BI ) terus melarang penggunaan bitcoin tersebut. "Tidak hanya itu, bitcoin juga berrisiko terhadap stabilitas sistem keuangan apabi Continue reading >>

Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran (updated)

Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran (updated)

Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran (UPDATED) Regulasi Bitcoin: Bank Indonesia Hanya Melarang Transaksi Pembayaran / Pixabay Bank Indonesia Only Prohibits Bitcoin Usage as Payment Method Bank Indonesia (BI) menyatakan regulasi mengenai pelarangan bitcoin akan sebatas menutup segala bentuk transaksi yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. Regulasi ini akan terbit pada Senin (4/12), setelah ditandatangani BI pada Rabu (29/11). Dalam regulasi ini, BI kembali menegaskan tidak diakuinya bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Akan ada poin-poin yang bersifat menutup pintu rapat-rapat untuk segala kegiatan yang memfasilitasi pembayaran dengan bitcoin dan sebagainya. Intinya kita tidak akui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Direncanakan nanti akan ada ketentuan yang dapat men-discourage kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi bitcoin. Discourage yang saya maksud ini maksudnya discourage yang aktif dengan melarang. Kita tunggu saja ketentuannya, terang Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman saat dihubungi DailySocial, Kamis (30/11). Lebih lanjut, dikutip dari CNN Indonesia , dalam aturan nantinya akan mempertegas larangan transaksi penggunaan bitcoin antar individu. Sebab pelarangan bagi penyelenggara jasa keuangan sudah diatur dalam PBI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Bila perusahaan ketahuan menggunakan bitcoin, maka izin usahanya akan dicabut dan dikenakan sanksi. Seandainya bank berani transaksi bitcoin, kami akan kasih sanksi tegas. Tapi yang terjadi adalah bitcoin ini tidak ditransaksikan melalui penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jadi kalau untuk individu, kami hanya bisa melarang. Kalau ada risiko ya tanggung sendiri, ucap Direktur Eksekutif Kepala Departemen Continue reading >>

Bitcoin Dilarang Otoritas Keuangan Indonesia, Ini Fakta-faktanya

Bitcoin Dilarang Otoritas Keuangan Indonesia, Ini Fakta-faktanya

Bitcoin dilarang otoritas keuangan Indonesia, ini fakta-faktanya Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru Image caption Bitcoin mata uang yang hanya ada di internet. Otoritas moneter Indonesia bakal mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan bitcoin atau mata uang virtual lainnya sebagai alat pembayaran. Pelarangan oleh Bank Indonesia (BI) ditujukan bagi pelaku layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology) termasuk e-commerce agar tidak menerima bitcoin. Pemrosesan mata uang virtual juga dilarang. "Dalam konteks sistem pembayaran, bitcoin bukan alat pembayaran yang sah," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman Zainal kepada BBC Indonesia, (7/12). Menurut Agusman, hal itu sejatinya sudah diatur dalam Peraturan Bank lndonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran tahun 2016. Pasal 34 beleid itu menyebut, "Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: (a) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan mengunakan virtual currency." Bagian keterangannya disebutkan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining. Antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Degecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebutkan alasan melarang adalah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen. Image caption Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pihaknya melarang bitcoin untuk menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen. "Kami melarang penyelenggara tekfin (teknologi finansial) dan e-commerce serta penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan dan memproses virtual currency, serta be Continue reading >>

Perang Melawan Bitcoin Sulit Dimenangkan Bank Indonesia

Perang Melawan Bitcoin Sulit Dimenangkan Bank Indonesia

Perang Melawan Bitcoin Sulit Dimenangkan Bank Indonesia VICE menghubungi para penyedia jasa transaksi Bitcoin lokal soal rencana larangan transaksi bank sentral. Mereka siap mengakali aturan memakai valas atau bertransaksi di situs luar negeri. Sumber kolase foto: bi.go.id dan akun flickr zcopley /lisensi creative commons. Blokir dan pelarangan merupakan upaya favorit pemerintah Indonesia setiap kali tidak bisa menghentikan disrupsi teknologi. Setelah aplikasi pesan telegram dan whatsapp , serta transportasi online , target pemblokiran selanjutnya adalah Bitcoin: cryptocurrency yang makin memiliki banyak peminat di Tanah Air. Persoalannya, pelaku bisnis Bitcoin lokal yakin otoritas moneter Indonesia akan bernasib seperti Cina jika ngotot melarang pemanfaatan mata uang virtual. Bank Indonesia menjadi inisiator pelarangan mata uang virtual di Tanah Air. Sejak 2014, bank sentral menyatakan Bitcoin dan sejenisnya tidak boleh dipakai sebagai alat tukar, karena sesuai undang-undang, satu-satunya mekanisme pembayaran yang sah hanya dengan Rupiah. Imbauan tersebut kini akan segera berubah menjadi larangan menyusul peraturan baru yang sedang digodok untuk menghentikan transaksi mata uang virtual. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan pelarangan harus dilakukan demi mencegah Bitcoin dipakai dalam kasus pencucian uang, pendanaan terorisme, sekaligus menjaga kedaulatan mata uang rupiah. Kami melarang penyelenggara teknologi keuangan, e-commerce, serta penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan dan memproses virtual currency. Kami pun melarang perusahaan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency, ujar Agus saat dikutip awak media pekan lalu . Dimaz Wijaya, pendiri situs trading mata uang virtual Kriptologi.com, mengataka Continue reading >>

More in ethereum

  • Cryptokitties 404

    Before making any financial decisions based on what you read, always consult an advisor or expert. The HotCopper websit...

    ethereum Apr 11, 2020
  • When Ethereum Pos

    See A Proof of Stake Design Philosophy for a more long-form argument. No need to consume large quantities of electricit...

    ethereum Mar 26, 2018
  • Sejarah Blockchain

    Bitcoin adalah aset digital yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Aset...

    ethereum May 10, 2018
  • Where To Spend Ethereum

    Home Cryptocurrency Ethereum Ethereum Applications: How to Spend Your Ether? Ethereum Applications: How to Spend Your E...

    ethereum Jan 29, 2020
  • Bitcoin Malaysia Bank Negara

    Bank Negara to meet digital coin exchangers, seeks feedback on reporting obligations Last updated on 17 December 2017 -...

    ethereum May 10, 2018
  • Dompet Bitcoin

    Panduan Menambang Bitcoin - Cara mulai menambang Bitcoin Anda akan belajar (1) bagaimana cara kerja menambang bitcoin, ...

    ethereum May 10, 2018
  • Ethereum Ecash

    M1: Measure M0 plus the amount in demand accounts, including "checking" or "current" accounts. Source: Estimated Total ...

    ethereum Mar 31, 2018
  • Litecoin Price

    With all cryptocurrency markets in a very odd state once again, it will be interesting to see what the future holds. Th...

    ethereum Nov 16, 2019
  • 1 Bitcoin To Myr

    1 BTC to MYR - Malaysian Ringgit | bitcoin MYR | bitcoin price MYR 1 BTC to MYR:Are you looking for Bitcoin to MYR - Ma...

    ethereum Dec 3, 2019