CryptoCoinsInfoClub.com

Sri Mulyani Bitcoin Sebagai Alat Investasi

Sri Mulyani : Bitcoin Sebagai Alat Investasi, Keputusan Ada Ditangan Masyarakat

Sri Mulyani : Bitcoin Sebagai Alat Investasi, Keputusan Ada Ditangan Masyarakat

SRI MULYANI : Bitcoin Sebagai Alat Investasi, Keputusan Ada Ditangan Masyarakat Pemerintah melalui koordinasi antarlembaga sepakat menyikapi mata uang virtual bitcoin sebagai mata uang yang tidak punya landasan hukum dan berisiko. Larangan penggunaan bitcoin berlaku ketat sebagai alat transaksi maupun sistem pembayaran, tetapi sebagai instrumen investasi diserahkan kepada masyarakat dengan sejumlah catatan dari pemerintah mengenai risiko-risikonya. "Sebagai pemerintah kami akan terus menyampaikan pandangan. Kalau sebagai alat investasi, itu keputusan pada masyarakat, tapi sudah diingatkan (risikonya)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018). Ani menegaskan, untuk alat transaksi dan pembayaran, mata uang yang diakui oleh negara adalah rupiah. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.Dalam hal bitcoin sebagai instrumen investasi, diungkapkan Ani ada banyak risiko yang ujungnya bisa merugikan masyarakat. Risiko yang dimaksud di antaranya digunakan untuk pencucian uang hingga pendanaan tindak pidana terorisme. Continue reading >>

Sri Mulyani: Bitcoin Rawan Digunakan Untuk Pencucian Uang

Sri Mulyani: Bitcoin Rawan Digunakan Untuk Pencucian Uang

Sri Mulyani: Bitcoin Rawan Digunakan untuk Pencucian Uang Dollar AS di Money Changer Tembus Rp 14.100 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan transaksi menggunakan mata uang virtual atau cryptocurrency, salah satunya Bitcoin. Pasalnya, Bitcoin tidak memiliki landasan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. "Transaksi ini tidak legitimate karena tidak sesuai Undang-undang," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018. Transaksi menggunakan mata uang virtual ini, kata Sri Mulyani, telah dilarang oleh berbagai negara karena penuh dengan unsur spekulasi dan berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, mata uang virtual ini rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme, mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi. Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani mengharapkan mata uang virtual juga tidak digunakan sebagai instrumen investasi karena membuka peluang terjadinya tindak penipuan dan kejahatan. "Sebagai instrumen investasi, kita peringatkan tidak ada basisnya. Ini juga bisa menciptakan bubble bagi mereka yang berpartisipasi dan berisiko bagi masyarakat," ujarnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memastikan semua industri jasa keuangan sudah dilarang untuk memfasilitasi perdagangan mata uang virtual, termasuk Bitcoin . "Peraturan OJK juga menyatakan semua produk jasa keuangan yang dikeluarkan harus lapor OJK. Kalau dilanggar ada sanksi administrasi sampai penurunan tingkat kesehatan," katanya. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sebelumnya menyebutkan mata uang virtual seperti Bitcoin tak hanya berbahaya jika digunakan dalam transaksi pembayaran, namun juga investasi. Hal itu disebabkan instrumen tersebut berisiko akibat tidak adanya r Continue reading >>

Sri Mulyani Wanti-wanti Tak Investasi Bitcoin

Sri Mulyani Wanti-wanti Tak Investasi Bitcoin

Sri Mulyani Wanti-wanti Tak Investasi Bitcoin Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau masyarakat tidak berspekulasi terlalu tinggi untuk berinvestasi di uang virtual (cryptocurrency). (CNN Indonesia/Safir Makki) Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau masyarakat tidak berspekulasi terlalu tinggi untuk berinvestasi di uang virtual (cryptocurrency). Menurutnya saat ini masyarakat melirik cryptocurrency sebagai karena nilainya yang terus naik. Ia tidak mengharapkan terjadinya gelembung ekonomi (economic bubble) atau gelembung spekulatif di masyarakat terkait mata uang digital ini. "Salah satu bentuk investasi, namun kita tidak berharap terjadinya suatu spekulasi atau bubble yang bisa menimbulkan kerugian," ujarnya, Kamis (7/12). Ia menjelaskan, sryptocurrency seperti Bitcoin sampai saat ini belum menjadi alat pembayaran atau investasi yang sah di Indonesia. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) juga telah mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Sri Mulyani menyatakan, sudah merupakan wewenang dari BI sebagai bank central untuk mengatur alat pembayaran yang sah. Ia menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus mengawasi dan mengatur apakah mata uang digital seperti Bitcoin aman bagi investasi. Berbeda dengan BI, Thomas Lembong Dukung Penggunaan Bitcoin "BI sebagai bank sentral kalau dia merupakan suatu currency yang competing terhadap currency formal yang ada di Indonesia. Kalau jadi alat pembayaran atau alat investasi, maka OJK yang harus mengeluarkan statement mengenai apakah produk seperti itu memang aman bagi investasi," paparnya. Bitcoin baru saja mencetak rekor setelah menembus level US$14.047,40. Hal itu melanjutkan lonjakan fantastis dari sebelumnya berada di bawah US$1.000 pada awal tahun. Continue reading >>

Pemerintah Bebaskan Masyarakat Berinvestasi Bitcoin

Pemerintah Bebaskan Masyarakat Berinvestasi Bitcoin

Pemerintah bebaskan masyarakat berinvestasi Bitcoin Ilustrasi Bitcoin. Pemerintah membebaskan masyarakat berinvestasi lewat Bitcoin. Tapi melarang keras menggunakannya sebagai alat tukar. | The-Contributor /Pixabay Pemerintah membebaskan masyarakat menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency menjadi alat investasi. Tapi risiko ditanggung sendiri. Jika dijadikan alat tukar atau sistem pembayaran, pemerintah melarang keras karena berisiko dan tak ada landasan hukumnya. Pemerintah hanya mengakui rupiah sebagai alat tukar dan sistem pembayaran yang sah di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang . "Sebagai pemerintah kami akan terus menyampaikan pandangan. Kalau sebagai alat investasi, itu keputusan pada masyarakat, tapi sudah diingatkan (risikonya)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018) seperti dikutip dari Kompas.com . Sebagai alat investasi, Bitcoin atau cryptocurrency nilainya sangat berisiko karena nilainya naik turun dengan tajam (fluktuatif). Tiga pekan lalu di bursa Bitcoin Indonesia, satu keping Bitcoin harganya sempat tembus Rp255 juta. Kemarin, Selasa (23/1/2018), harganya sempat menyentuh Rp142 juta. Salah satu langkah pemerintah agar Bitcoin atau cryptocurrency tak digunakan sebagai alat tukar adalah melarang lembaga keuangan atau tempat usaha menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia (BI) menginvestigasi ada 44 tempat usaha di Bali yang ditengarai menggunakan Bitcoin sebagai alat tukar. Mereka berupa kafe, hotel, agen perjalanan, toko perhiasan, hingga vending machine. Menurut Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Causa Iman Karana pada Desember 2017 dijelaskan kalau Bitcoin tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Hasilnya, ada Continue reading >>

Sri Mulyani Wanti Wanti Tak Investasi Bitcoin

Sri Mulyani Wanti Wanti Tak Investasi Bitcoin

Homepage / Sri Mulyani Wanti Wanti Tak Investasi Bitcoin Sri Mulyani Wanti Wanti Tak Investasi Bitcoin Sri Mulyani Wanti wanti Tak Investasi Bitcoin. Setyo Aji Harjanto, CNN Indonesia | Kamis, WIB. Bagikan Sri Mulyani Wanti wanti Tak Investasi Bitcoin Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau masyarakat tidak berspekulasi terlalu tinggi untuk berinvestasi di uang virtual cryptocurrency ..Sri Mulyani Wanti wanti Tak Investasi Bitcoin. Setyo Aji Harjanto, CNN Indonesia | Kamis, WIB. Bagikan Sri Mulyani Wanti wanti Tak Investasi Bitcoin Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau masyarakat tidak berspekulasi terlalu tinggi untuk berinvestasi di uang virtual cryptocurrency ..Pratamatechnec.com, Bekasi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau masyarakat tidak berspekulasi terlalu tinggi untuk berinvestasi di uang virtual cryptocurrency . Menurutnya saat ini masyarakat melirik cryptocurrency sebagai karena nilainya yang terus naik. Ia tidak mengharapkan terjadinya .BI Wanti wanti Masyarakat Tak Berinvestasi di Bitcoin. JAKARTA independensi.com Sri Mulyani mengharapkan masyarakat dapat lebih bijak memilih investasi yang aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga nantinya tidak merugikan masyarakat itu sendiri. Satgas Waspada Investasi .INILAHCOM, Jakarta Mata uang virtual untuk investasi bitcoin berpotensi merugikan masyarakat. Sebab, perusahaan tersebut mengiming imingi bunga yang tidak masuk akal. Jadi, jika ingin investasi, lebih baik ke sektor produktif atau ke produk keuangan yang legal. Satgas Waspada Investasi .Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti wanti masyarakat tidak menjadikan mata uang virtual untuk .Sri Mulyani Bitcoin sebagai Alat Investasi Keputusan pada Masyarakat, tetapi Sri Mulyani .Sri Mulyani Wanti wanti Tak Investasi Bitcoin CNN Indonesia @CNNIndonesia . Continue reading >>

Sri Mulyani Ingatkan Masyarakat Hati-hati Investasi Bitcoin

Sri Mulyani Ingatkan Masyarakat Hati-hati Investasi Bitcoin

Sri Mulyani Ingatkan Masyarakat Hati-hati Investasi Bitcoin Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ingin masyarakat menjadikan uang virtual sebagai tujuan investasi meskipun saat ini prospeknya dinilai bagus. Sebut saja seperti Bitcoin yang harganya terus merangkak naik. Kini Bitcoin mencetak sejarah dengan harga menembus US$ 14.000 per keping atau setara Rp 190 juta. Sri Mulyani mengaku, uang virtual untuk saat ini terus menunjukkan harganya yang makin tinggi namun rentan terhadap kerugian. Seperti halnya terjadi bubble economy akibat spekulasi terkait dengan fenomena uang virtual. Baca juga: Cetak Rekor Lagi, Bitcoin Tembus Rp 190 Juta "Bagi rakyat Indonesia yang nampaknya sering dimunculkan karena menunjukkan harganya makin tinggi ini dilirik sebagai salah satu bentuk investasi namun kita tidak berharap terjadinya suatu spekulasi atau bubble yang menimbulkan kerugian," kata Sri Mulyani di JCC, Jakarta, Kamis (7/12/2017). Sri Mulyani mengatakan, aturan mengenai kejelasan posisi uang virtual ini menjadi ranahnya Bank Indonesia (BI). Sedangkan jika dijadikan sebagai alat pembayaran atau investasi menjadi ranahnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Oleh karena itu proteksi terhadap mereka yang akan menggunakan komoditas atau barang tersebut untuk apakah sebagai invest atau tujuan lain harus tetap di dalam konteks keamanan investasi, dan sesuai rambu-rambu peraturan UU di bidang keuangan dan mata uang," tutup dia (zlf/zlf) Continue reading >>

Sri Mulyani: Bitcoin Sebagai Alat Investasi Keputusan Pada Masyarakat, Tetapi...

Sri Mulyani: Bitcoin Sebagai Alat Investasi Keputusan Pada Masyarakat, Tetapi...

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Sejumlah pimpinan lembaga menggelar konferensi pers mewakili Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018). Turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, serta Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah. JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui koordinasi antarlembaga sepakat menyikapi mata uang virtual bitcoin sebagai mata uang yang tidak punya landasan hukum dan berisiko. Larangan penggunaan bitcoin berlaku ketat sebagai alat transaksi maupun sistem pembayaran, tetapi sebagai instrumen investasi diserahkan kepada masyarakat dengan sejumlah catatan dari pemerintah mengenai risiko-risikonya. "Sebagai pemerintah kami akan terus menyampaikan pandangan. Kalau sebagai alat investasi, itu keputusan pada masyarakat, tapi sudah diingatkan (risikonya)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018). Ani menegaskan, untuk alat transaksi dan pembayaran, mata uang yang diakui oleh negara adalah rupiah. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Continue reading >>

Sri Mulyani: Bitcoin Sebagai Alat Investasi Keputusan Pada Masyarakat

Sri Mulyani: Bitcoin Sebagai Alat Investasi Keputusan Pada Masyarakat

Sri Mulyani: Bitcoin sebagai Alat Investasi Keputusan pada Masyarakat Sri Mulyani: Bitcoin sebagai Alat Investasi Keputusan pada Masyarakat Pemerintah melalui koordinasi antarlembaga sepakat menyikapi mata uang virtual bitcoin sebagai mata uang yang tidak punya landasan hukum dan berisiko. Larangan penggunaan bitcoin berlaku ketat sebagai alat transaksi maupun sistem pembayaran, tetapi sebagai instrumen investasi diserahkan kepada masyarakat dengan sejumlah catatan dari pemerintah mengenai risiko-risikonya. "Sebagai pemerintah kami akan terus menyampaikan pandangan. Kalau sebagai alat investasi, itu keputusan pada masyarakat, tapi sudah diingatkan (risikonya)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018). Ani menegaskan, untuk alat transaksi dan pembayaran, mata uang yang diakui oleh negara adalah rupiah. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam hal bitcoin sebagai instrumen investasi, diungkapkan Ani ada banyak risiko yang ujungnya bisa merugikan masyarakat. Risiko yang dimaksud di antaranya digunakan untuk pencucian uang hingga pendanaan tindak pidana terorisme. Continue reading >>

Menkeu: Investasi Bitcoin Pilihan Berisiko

Menkeu: Investasi Bitcoin Pilihan Berisiko

Menkeu: Investasi Bitcoin Pilihan Berisiko Suci Sedya Utami - 01 Februari 2018 19:51 wib Jakarta: Pemerintah dan juga otoritas keuangan menyatakan sikap penolakan terhadap penggunaan uang virtual atau cryptocurrency salah satunya bitcoin sebagai alat investasi. Namun, bagaimana sikap pemerintah apabila penggunaan uang virtual malah dibolehkan di negara lain, sehingga timbul risiko adaya arus modal keluar (outflow) karena WNI lebih tertarik untuk investasi ke negara tersebut? Brandconnect Lima Kebiasaan Buruk yang Tak Sadar Dilakukan Setiap Pagi Merespons adanya risiko tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada dasarnya, investasi menggunakan mata uang virtual adalah pilihan dari masing-masing personal. "Itu adalah choise mereka," kata Ani sapaan akrab dirinya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018. Namun demikian, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, apabila dilakukan di dalam negeri, maka belum dilegalkan. Dia mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia telah mengingat adaya risiko dari penggunaan uang virtual. "Kalau itu bentuknya investasi, perlindungan pada mereka kalau dilakukan di dalam daerah Indonesia. Kami dan BI sudah katakan apa yang perlu disampaikan pada masyarakat," tutur Ani. Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) masih melakukan kajian mengenai pemanfaatan virtual currency seperti Bitcoin untuk investasi. Kajian ini dilakukan agar bisa dipetakan mengenai manfaat dari maraknya Bitcoin di masyarakat. Kepala Bappebti Bachrul Chairi mengatakan ada banyak manfaat yang sebenarnya bisa diambil dari investasi melalui bitcoin. Jika ini diregulasi dengan baik, bitcoin bisa menjadi sarana untuk berinvestasi. Menurut dia, aturan yang ada diharapkan bisa mengikuti apa yang ditetapkan da Continue reading >>

Sri Mulyani: Bitcoin Boleh Untuk Investasi, Tapi Tanggung Sendiri Resikonya

Sri Mulyani: Bitcoin Boleh Untuk Investasi, Tapi Tanggung Sendiri Resikonya

Sri Mulyani: Bitcoin Boleh Untuk Investasi, Tapi Tanggung Sendiri Resikonya Sri Mulyani: Bitcoin Boleh Untuk Investasi, Tapi Tanggung Sendiri Resikonya News - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menyampaikan pendapat dari pemerintah melalui koordinasi antarlembaga. Dimana mereka sepakat untuk menyikapi mata uang virtual bitcoin sebagai mata uang yang tidak punya landasan hukum dan dianggap berisiko. Dalam hal ini larangan penggunaan bitcoin berlaku ketat sebagai alat transaksi maupun sistem pembayaran, tetapi Sri Mulyani mencatatkan, bahwa sebagai instrumen investasi diserahkan kepada masyarakat dengan sejumlah catatan dari pemerintah mengenai risiko-risikonya. Baca juga: Singapura: Hati-hati Jika Investasi Pada Bitcoin "Sebagai pemerintah kami akan terus menyampaikan pandangan. Kalau sebagai alat investasi, itu keputusan pada masyarakat, tapi sudah diingatkan (risikonya)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018). Sri Mulyani juga menegaskan, bahwa untuk alat transaksi dan pembayaran, mata uang yang diakui oleh negara adalah rupiah. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam hal bitcoin sebagai instrumen investasi, diungkapkan Ani ada banyak risiko yang ujungnya bisa merugikan masyarakat. Risiko yang dimaksud di antaranya digunakan untuk pencucian uang hingga pendanaan tindak pidana terorisme. Continue reading >>

Menkeu Sri Mulyani Larang Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah

Menkeu Sri Mulyani Larang Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah

Menkeu Sri Mulyani Larang Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Selasa, 23 Jan 2018 04:55| editor :Saugi Riyandi Menkeu Sri Mulyani(Miftahul Hayat/JawaPos.com) Hingga 2018, Segini Jumlah Orang Yang Memiliki Bitcoin di RI JawaPos.com - Perkembangan mata uang virtual (cryptocurrency) berbasis distributed ledger technology, seperti Bitcoin, dinilai semakin membahayakan. Hal itu lantas menjadi perhatian bagi otoritas keuangan dunia mengingat potensi risiko yang besar, tidak hanya bagi masyarakat penggunanya namun juga dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jika penggunaaan mata uang virtual sebagai alat transaksi hingga saat ini tidak memiliki landasan formal. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. "Ditegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah," ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Selasa (23/1). Oleh karena itu, pihaknya mendukung kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. "Mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasinya, penggunaan mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang dan pendanaan terorisme," tuturnya. "Kondisi transaksi semacam ini dapat membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam berbagai bentuknya yang dapat merugikan masyarakat," tambahnya. Lanjutnya, selain Continue reading >>

Bi Sebutkan Bahaya Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi

Bi Sebutkan Bahaya Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi

BI Sebutkan Bahaya Bitcoin sebagai Alat Transaksi dan Investasi Agus Martowardojo, Indonesia's Central Bank Governor, attends a press conference at the bank's headquarters in Jakarta November 17, 2015.REUTERS/Darren Whiteside TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo kembali menyebutkan mata uang virtual seperti Bitcoin tak hanya berbahaya jika digunakan dalam transaksi pembayaran, namun juga investasi. Hal itu disebabkan instrumentersebut berisiko akibat tidak adanya regulator atau administrator yang mengawasi. Bitcoin itu juga tidak didasari underlying transaksinya yang menjadi dasar penilaian bitcoin, ujarnya, di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018. Agus Marto menuturkan Bitcoin juga memiliki kemungkinan untuk digunakan sebagai alat pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank Indonesia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan perdagangan atau penjualan Bitcoin. Karena kami tidak ingin masyarakat nanti yang bertransaksi dengan Bitcoin melanggar aturan, sehingga berisiko kehilangan dananya. Baca: OJK Melarang Lembaga Keuangan Gunakan Bitcoin Bank Indonesia, kata Agus Marto, selaku otoritas moneter juga telah melarang perusahaan jasa sistem pembayaran yang berada di bawah supervisinya melakukan transaksi terkait Bitcoin. Kami akan mengambil tindakan mulai dari peringatan sampai pencabutan izin kalau terjadi pelanggaran hukum seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut dia, pelarangan transaksi pembayaran dengan Bitcoin telah diberikan dengan sangat jelas karena keharusan penggunaan instrumen rupiah. Sri Mulyanimenyebutkan pihaknya berulang kali telah mengingatkan kalau instrumen investasi ini tidak ada basisnya. "Makanya rawan bisa menciptakan bubble atau bou Continue reading >>

Dari Bos Bi Hingga Sri Mulyani Ingatkan Bitcoin Tidak Boleh Digunakan Untuk Investasi

Dari Bos Bi Hingga Sri Mulyani Ingatkan Bitcoin Tidak Boleh Digunakan Untuk Investasi

Dari bos BI hingga Sri Mulyani ingatkan Bitcoin tidak boleh digunakan untuk investasi Selasa, 23 Januari 2018 15:25 Reporter : Anggun P. Situmorang Merdeka.com - Pemerintah kembali menegaskan bahwa Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melarang masyarakat menggunakan Bitcoin dalam transaksi sehari hari apalagi jika dilakukan untuk investasi. BI Sumbar gencarkan survei transaksi virtual currency seperti Bitcoin Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, OJK tidak mengawasi investasi yang dilakukan melalui Bitcoin. Untuk itu, masyarakat diminta mempertimbangkan dengan matang jika akan melakukan investasi tersebut. "Investasi yang dilakukan sektor jasa keuangan baik melalui bank, asuransi harus dilaporkan ke OJK sebelum diluncurkan. Tapi bisa saja terjadi diluar jasa keuangan, kalau ini terjadi OJK akan mengedukasi masyarakat bahwa ini ada risiko dan harus hati hati," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta , Selasa (23/1). Di tempat yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengatakan penggunaan Bitcoin untuk investasi dilarang karena tidak ada perlindungan terhadap pengguna dan tidak ada landasan aturan yang jelas mengenai penggunaannya. Selain itu, penggunaan Bitcoin juga rentan terhadap risiko kehilangan dana. "Kita juga memahami Bitcoin itu sangat rentan kemungkinannya menjadi instrumen pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Oleh karena itu BI menyampaikan peringatan kepada publik untuk tidak melakukan perdagangan membeli ataupun menjual Bitcoin," jelasnya. Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan transaksi apapun menggunakan Bitcoin dilarang dilakukan di Indonesia. Satu-satunya alat pembayaran yang sah dan diakui oleh undang-undang adalah mata uang Rupi Continue reading >>

Dinilai Gagal Sebagai Mata Uang, Layakkah Bitcoin Jadi Investasi?

Dinilai Gagal Sebagai Mata Uang, Layakkah Bitcoin Jadi Investasi?

Dinilai Gagal sebagai Mata Uang, Layakkah Bitcoin Jadi Investasi? Belum lama ini, nilai bitcoin diperkirakan akan kembali melonjak setelah sempat turun drastis hingga 70 persen pada pertengahan Desember 2017. Berdasarkan data Bitstamp, bitcoin naik ke posisi 10 ribu dollar AS dan diperkirakan harganya akan kembali pada titik tertinggi pada Juli mendatang. Imbasnya, para investor berbondong-bondong memborong uang virtual tersebut. Sayangnya, tidak semua pihak menyetujui tindakan tersebut. 1. Bitcoin dianggap gagal sebagai alat pembayaran Ada banyak negara atau situsonline yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran. Sayangnya, menurut Gubernur Bank Sentral Inggris Mark Carney, bitcoin dinilai gagal sebagai mata uang. "Karena bitcoin bukan penyimpan nilai karena sangat tidak fokus dan tidak konsisten. Tidak ada yang menggunakannya sebagai alat tukar," kata Carney kepada mahasiswa di Universitas Regent London seperti yang dilansir dari Telegraph, (19/2). Carney menyatakan regulator di Inggris akan memberikan manfaat kepada sejumlah lembaga keuangan, sebelum keluar dari Uni Eropa. Rencananya, Inggris akan resmi berpisah dengan Uni Eropa pada Maret tahun depan. 2. Bank Indonesia memastikan tidak akan menanggung kerugian dari bitcoin Meski belum ada peraturan resmi, Bank Indonesia sama sekali tidak mengajurkan berinvestasi bitcoin. Menurut mereka, kalau sudah terlanjur pegang virtual currency, take risk (ambil risiko sendiri), siap-siap untung atau rugi. "Kalau belum jelas, saran kami jangan, karena volatilitasnya tinggi," kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko di Gedung BI, (31/1). Senada dengan pemikiran tersebut,Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada dasarnya, investasi menggunakan mata uang virtual adalah pilihan masing-ma Continue reading >>

Sri Mulyani Mulai Khawatir Soal Mata Uang Virtual

Sri Mulyani Mulai Khawatir Soal Mata Uang Virtual

Sri Mulyani Mulai Khawatir Soal Mata Uang Virtual Jakarta - Virtual currency atau mata uang virtual, seperti Bitcoin ramai jadi perbincangan masyarakat karena harganya yang terus melambung. Bahkan tidak sedikit yang sepertinya juga tertarik menjadikan bitcoin sebagai alat investasi. Hal ini ternyata menjadi perhatian serius Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Bagi rakyat Indonesia nampaknya yang sering dimunculkan karena menunjukan harganya makin tinggi ini dilirik sebagai salah satu bentuk investasi," kata Sri Mulyani di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (7/12/2017). Baca juga: Cetak Rekor Lagi, Bitcoin Tembus Rp 190 Juta Regulator, kata Sri Mulyani perlu untuk menyiapkan batasan, sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Sebab tidak ada yang memastikan nilai yang mencapai US$ 14.000 atau Rp 190 juta tersebut bisa naik terus atau bertahan dalam jangka panjang. "Proteksi terhadap mereka yang akan menggunakan barang/komoditas untuk apakah sebagai investasi atau tujuan lagi harus tetap di dalam konteks keamanan investasi atau rambu-rambu peraturan UU di bidang keuangan dan mata uang," ungkap dia. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekarang tengah dalam mempersiapkan batasan tersebut. "Kalau dia menyangkut sebagai alat pembayaran atau alat investasi maka OJK yang harus keluarkan statement mengenai apakah barang atau produk seperti itu memang aman untuk investasi," tukasnya. (mkj/mkj) Continue reading >>

More in bitcoin