CryptoCoinsInfoClub.com

Hukum Bitcoin Di Indonesia

Bi Ingatkan Pengguna Bitcoin Di Indonesia Bisa Dipidana | Merdeka.com

Bi Ingatkan Pengguna Bitcoin Di Indonesia Bisa Dipidana | Merdeka.com

BI ingatkan pengguna Bitcoin di Indonesia bisa dipidana Direktur Fintech Office Bank Indonesia Yosamartha. 2017 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu UANG | 13 Desember 2017 19:23 Reporter : Wilfridus Setu Embu Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) resmi mengeluarkan aturan pelarangan uang virtual seperti Bitcoin. Bank sentral menegaskan bahwa alat pembayaran tersebut belum sah penggunaannya di dalam negeri. BI Sumbar gencarkan survei transaksi virtual currency seperti Bitcoin Pernyataan ini dengan mengacu pada Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2009. Direktur Fintech Office Bank Indonesia, Yosamartha, menegaskan alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah mata uang Rupiah. Bitcoin dinyatakan tidak sah sebagai alat pembayaran. "Apa dasarnya? Karena Undang-Undang kita sudah clear. Satu-satunya alat yang digunakan untuk transaksi untuk tujuan pembayaran adalah Rupiah. Apa Bitcoin itu Rupiah? Tidak," ungkapnya dalam diskusi 'Bitcoin Peluang atau Jebakan', di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (13/12). Dengan adanya peraturan yang melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran, maka pengguna bitcoin tentunya berhadapan dengan konsekuensi hukum bila melanggar. "Jangan sampai virtual currency ini masuk ke sistem keuangan. Saat ini menjadi pilihan individu. Karena bisa saja nanti ada tindakan tegas dalam konteks Undang-Undang kalau digunakan untuk pembayaran. Sanksinya pidana loh," ujarnya "Kalau teman-teman tetap insist, monggo silakan, tapi hati-hati risiko ditanggung sendiri," tambahnya. Dia pun mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan Bitcoin. Sebab, tidak ada dasar hukum yang jelas yang menyokong penggunaan Bitcoin di Indon Continue reading >>

Bitcoin 'haram' Di Indonesia

Bitcoin 'haram' Di Indonesia

VIVAPara ulama di Turki, Arab Saudi, dan Mesir, sepakat untuk melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi dan perdagangan. Alasannya, karena mata uang kripto atau cryptocurrency ini mirip perjudian dan merupakan jembatan bagi pelaku kejahatan seperti pencucian uang atau perdagangan narkoba. Negara lainnya seperti Bangladesh, Bolivia, dan Maroko, juga mengikuti jejak dengan mengeluarkan larangan formal untuk perdagangan Bitcoin. Salah satu argumen utama melarang Bitcoin adalah karena tingginya tingkat risiko (maisir) dan ketidakpastian (garar) serta kurangnya penyediaan aset riil dan jaminan negara. Maisir dan garar dilarang oleh hukum Islam dan mensyaratkan mata uang untuk berwujud atau memiliki bukti eksistensi. Islam juga melarang penggunaan uang yang terkait dengan utang serta melarang pembebanan dan keuntungan dari bunga yang dibayarkan atas pinjaman. Namun, Penasihat Keuangan dan Ekonomi Syariah dari Dewan Mufti Rusia, Madina Kalimullina, memiliki pandangan berbeda terhadap Bitcoin. Ia mengatakan bahwa berdasarkan karakteristik mata uang kripto, 'koin' dapat dikatakan halal apabila memenuhi standar hukum Islam. Memang, saat ini belum. Namun, dalam perspektif dua atau tiga tahun lagi, mata uang kripto bisa dikembangkan, kata Kalimullina, dikutip situs Russia Today, Jumat, 5 Januari 2018. Kalimullina juga mengatakan, transaksi Bitcoin telah dibuka di beberapa negara Muslim. Negara pertama di Timur Tengah yang membuka adalah Uni Emirat Arab dengan BitOasis. Continue reading >>

Bi Larang Bitcoin Ditransaksikan Di Indonesia Mulai 2018

Bi Larang Bitcoin Ditransaksikan Di Indonesia Mulai 2018

BI Larang Bitcoin Ditransaksikan di Indonesia Mulai 2018 JAKARTA, KOMPAS.com Bank Indonesia akan melarang transaksi pembayaran menggunakan bitcoin pada 2018. Larangan bitcoin ini akan diatur dalam peraturan Bank Indonesia atau PBI yang menurut rencana dikeluarkan dalam waktu dekat. Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko mengatakan, dalam PBI, uang elektronik yang akan keluar dalam waktu dekat akan diatur, salah satunya mengenai bitcoin. "Saat ini belum ada aturan yang jelas jika masyarakat melakukan transaksi bitcoin," kata Onny di Jakarta, Selasa (5/12/2017). Bitcoin belum diatur secara spesifik oleh BI. Untuk itu, saat ini, BI masih melakukan pengkajian secara mendalam terkait bitcoin, apakah akan diatur dalam PBI uang elektronik ataukah terpisah, misalnya nanti masuk dalam PBI cryptocurrency. Yang jelas, BI mengimbau agar merchant tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Jika masyarakat mengalami kerugian terkait bitcoin, regulator BI tidak akan bertanggung jawab terkait hal ini. BI mengkawatirkan dan masih mencermati terkait risiko penggunaan bitcoin oleh masyarakat. Hal ini karena BI mengendus potensi penyelewengan bitcoin digunakan untuk tindakan melawan hukum, seperti terorisme, pencucian uang, prostitusi, dan perdagangan obat terlarang. Ada beberapa investor yang menggunakan bitcoin sebagai alat investasi. Di sisi lain, beberapa negara bereaksi berbeda dengan kehadiran bitcoin. China dan Rusia merupakan beberapa negara yang menolak kehadiran bitcoin. Sementara Jepang menerima transaksi bitcoin. Continue reading >>

Halal Haram Hukum Bitcoin? Ini Mungkin Bisa Menjawab

Halal Haram Hukum Bitcoin? Ini Mungkin Bisa Menjawab

Halal Haram Hukum Bitcoin? Ini Mungkin Bisa Menjawab Bitcoin sekarang menjadi hal yang ramai. Banyak orang menggunakannya sebagai transaksi dan investasi. Lalu apakah hukum bitcoin dalam Islam. Apakah bitcoin halal atau kah haram? Berikut adalah jawaban dan penjelasan Ustadz Dr. H. Oni Sahroni, M.A. tentang Bitcoin. Mohon penjelasan ustad seputar transaksi bitcoin yang selama ini marak terjadi. Apakah bitcoin termaksud mata uang ? Bagaimana hukumnya jual beli dan bertransaksi dengan bitcoin. PERTAMA, Proses Bitcoin bisa dijelaskan sebagai berikut: 1. Alamat: Sebuah alamat Bitcoin mirip seperti sebuah alamat fisik atau email. Alamat Bitcoin adalah satu-satunya informasi yang perlu Anda berikan kepada orang yang hendak membayar Anda dengan Bitcoin. Satu perbedaan penting adalah: tiap satu alamat Bitcoin sebaiknya hanya digunakan untuk satu kali transaksi. 2. Bit: Bit adalah unit yang umum untuk menentukan sebuah sub-unit dari satu bitcoin 1.000.000 bit setara dengan 1 bitcoin (BTC atau B). Unit ini biasanya lebih nyaman digunakan untuk memberi harga tip, barang, dan jasa. 3. Bitcoin: Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya Rupiah atau Dollar, namun hanya tersedia di dunia digital. 4. Blok: Blok adalah rekaman dalam rantai-blok yang mengandung dan mengonfirmasi antrian transaksi. Rata-rata setiap 10 menit, sebuah blok baru yang mengandung banyak transaksi ditambahkan ke dalam rantai blok melalui penambangan. 5. BTC: BTC adalah unit yang umum digunakan untuk menentukan satu bitcoin. 6. Dompet: Sebuah dompet Bitcoin pada dasarnya *serupa dengan dompet fisik pada jaringan Bitcoin.* Dompet tersebut sebenarnya mengandung kunci pribadi yang memungkinkan Anda untuk membel Continue reading >>

Bitcoin Di Mata Hukum Indonesia: Legal Tapi Tidak Sah

Bitcoin Di Mata Hukum Indonesia: Legal Tapi Tidak Sah

Bitcoin di mata hukum Indonesia: Legal tapi tidak sah Aset digital dibolehkan di Indonesia, tapi haram menggunakannya sebagai alat pembayaran Pengguna bitcoin hari ini happy, besok nangis, kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Eni Panggabean dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini. Pernyataan pejabat bank sentral ini mungkin yang paling mewakili dalam menggambarkan situasi mata uang digital bitcoin yang marak dibicarakan saat ini. Mata uang virtual atau cryptocurrency itu lahir sekitar tahun 2009. Saat itu, bitcoin banyak digunakan pengguna forum-forum digital seperti Reddit dan Digg untuk bertransaksi. Banyak yang bercanda mengatakan kalau mata uang ini seperti anak yatim; tidak ada yang tahu datang dari mana, siapa yang menciptakannya, negara asalnya, ataupun perkembangannya ke depan. Tapi justru karena itu bitcoin menjadi semakin naik daun di kalangan early adopter - pengguna forum yang sering berinteraksi dengan sesama warganet. Kalau saya pertama kenal bitcoin dari diskusi [thread] Kaskus, sekitar tahun 2013, dan langsung tertarik karena disebut-sebut sebagai investasi ajaib, kata Angga Robin, 29 tahun, seorang investor awal bitcoin kepada Anadolu Agency. Pria yang bekerja di agensi iklan di Jakarta itu menceritakan dia bagai menjadi orang kaya mendadak berkat mengikuti saran teman seforumnya itu. Untungnya sih lumayan besar, ya. Saya investasi satu juta [rupiah] terus saya diamkan saja, tapi selalu monitor berita bitcoin. Terakhir saya cek akhir November lalu nilai investasi saya itu naik lebih dari 15 kali lipat, terang Angga. Para early adopter inilah yang meraup paling banyak untung dari meroketnya nilai bitcoin. Meski, Angga sendiri mengakui nilai bitcoin di masa depan masih misteri. Belum tentu terus Continue reading >>

Bi: Soal Aturan Bitcoin, Jangan Samakan Indonesia Dan Jepang

Bi: Soal Aturan Bitcoin, Jangan Samakan Indonesia Dan Jepang

BI: Soal Aturan Bitcoin, Jangan Samakan Indonesia dan Jepang Lavinda, CNN Indonesia | Selasa, 16/01/2018 15:44 WIB Sejumlah negara memiliki pandangan bervariasi menanggapi kehadiran mata uang virtual seperti Bitcoin. (REUTERS/Dado Ruvic). Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah negara memiliki pandangan bervariasi menanggapi kehadiran mata uang virtual seperti Bitcoin. Hal itu dibuktikan dengan penerapan aturan yang berbeda antara masing-masing negara. Di Jepang misalnya, pemerintah sengaja mengubah Undang-undang terkait keuangan negara untuk mengadaptasi kehadiran ekosistem mata uang digital (cryptocurrencies) yang tiba-tiba muncul dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, China dan Korea Selatan malah menegaskan larangan pemakaian mata uang digital di negaranya. Bank Indonesia Sebut Bitcoin Bisa Ganggu Stabilitas Keuangan Di Indonesia, bank sentral menerbitkan peringatan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan Bitcoin dan mata uang digital lain sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan Bitcoin karena dapat mengganggu stabilitas sistem pembayaran nasional. Menanggapi perbedaan aturan yang ada, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Alat Pembayaran Bank Indonesia Enny Panggabean berpendapat, para pengambil kebijakan menyesuaikan reaksinya berdasarkan kondisi struktur masyarakat di masing-masing negara tersebut. Struktur negara yang dimaksud, katanya, ialah kondisi penduduk, budaya, dan kebiasaan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. "Negara punya kebijakan berbeda-beda karena sifat penduduknya juga berbeda. Memang di Jepang ada inflasi, terorisme? Di sana tidak ada. Kondisi Indonesia tidak bisa disamakan dengan Jepang," paparnya, Senin (15/1). Menurut dia, Bank Indonesia melarang pemakaian Bi Continue reading >>

Hukum Dan Penggunaan Bitcoin Di Indonesia ( Bitcoiner Harus Tau )

Hukum Dan Penggunaan Bitcoin Di Indonesia ( Bitcoiner Harus Tau )

Quote from: irfan01 on July 04, 2015, 04:55:37 PM wah,,,make bitcoin ternyata ada hukumnya dan UUDnya juga yah, berarti gak bolaeh sambarang di pake dong, barutahu ane kalo hukum dan penggunaan bitcoin di inonesia berkaitan Sama gan saya juga baru tau kalou bitcoin ternyata ada hukum nya juga,namun pemerintah belum membuat peraturan tentang pemakaian bitcoin sehingga pemerintah menperingatkan para penguna bitcoin untuk lebih berhati-hati dalam pengunaan bitcoin karena jika satu saat bitcoin kita hilang maka pemerintah indonesia tidak akan bertangung jawab dalam kerugian kita. kalau pemahaman saya sih itu sifatnya penegasan saja dari BI bahwa bitcoin dan crypto currency lain bukan sebagai mata uang yang sah, karena itu tidak boleh melakukan pembayaran menggunakan bitcoin dan crypto yang lain. Mungkin seperti itu ya gan Hukum dan Penggunaan Bitcoin di Indonesia Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan bitcoin khusus nya di Indonesia semakin meningkat, tercatat di market perdagangan Tempat Jual Beli Bitcoin Di Indonesia yaitu Bitcoin Indonesia volume transaksi mencapai 47 Triliun belum termasuk transaksi yang di lakukan di luar market tersebut. Dengan jumlah transaksi sebesar 47 Triliun tentu pemerintah mulai memberikan perhatian khusus melalui Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter mengeluarkan pernyataan mengenai Bitcoin dan Virtual Currency lain : Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemili Continue reading >>

Bitcoin Dalam Regulasi Hukum Di Indonesia

Bitcoin Dalam Regulasi Hukum Di Indonesia

BITCOIN DALAM REGULASI HUKUM DI INDONESIA Apakah Bitcoin itu bakal menggeser keberadaan mata uang resmi, sehingga membahayakan otoritas negara-negara berdaulat dalam mengelola alat pembayaran mereka? Pertanyaan ini sangat mengemuka dalam acara focus group discussion (FGD) yang menampilkan dua narasumber, yaitu Oscar Darmawan (founder dan CEO Bitcoin Indonesia) dan Shidarta (ketua Jurusan Hukum Bisnis BINUS). Mereka hadir memperkaya hasil penelitian regulasi Bitcoin yang dilakukan oleh dua dosen Hukum Bisnis BINUS, Dr. Bambang Pratama dan Abdul Rasyid, Ph.D. beserta tim riset mereka. Penelitian ini didanai oleh Bank Indonesia. FGD yang diadakan pada tanggal 22 November 2017 di BINUS Square Kemanggisan ini dihadiri olehDeputi Direktur Departemen Hukum Bank Indonesia Amy Rachmi Budiati dan jajarannya, serta beberapa dosen BINUS. Dalam paparannya Oscar Darmawan menjelaskan tentang Bitcoin sebagai mata uang digital yang makin populer akhir-akhir ini serta makin banyak dipakai dalam transaksi perdagangan. Mata uang ini tidak bisa dikontrol oleh otoritas negara manapun. Penulis buku Bitcoin Trading for Z Generation ini mengibaratkan Bitcoin seperti emas, hanya saja ia tidak berwujud sehingga dapat disimpan di komputer atau smartphone. Tidak ada otoritas bank sentral negara manapun yang menerbitkan Bitcoin, melainkan terbit secara otomatis berdasarkan algoritma matematis, sehingga tidak ada seorangpun atau satu negarapun dapat mempengaruhinya.Bitcoin tidak memiliki server pusat, melainkan terdesentralisasi dan terdistribusi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan. Prinsip ini disebut peer-to-peer. Dengan jumlah Bitcoin sebanyak 21 juta, Bitcoin ini diperjualbelikan ke seluruh dunia. Bitcoin juga dapat sebagai alat pembayaran dan Continue reading >>

Bank Indonesia Larang Bitcoin Mulai 2018

Bank Indonesia Larang Bitcoin Mulai 2018

FILE PHOTO: A Bitcoin and dollar note are seen in this illustration picture taken September 27, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan melarang transaksi pembayaran menggunakan bitcoin pada 2018. Larangan bitcoin ini akan diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) yang rencananya akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Onny Widjanarko, Kepala Pusat Program Transformasi BI mengatakan, dalam PBI uang elektronik yang akan keluar dalam waktu dekat, akan diatur salah satunya mengenai bitcoin. "Saat ini belum ada aturan yang jelas jika masyarakat melakukan transaksi bitcoin," kata Onny di Jakarta, Selasa (5/12). Bitcoin belum diatur secara spesifik oleh BI. Untuk itu, saat ini, BI masih melakukan pengkajian secara mendalam terkait bitcoin, apakah akan diatur dalam PBI uang elektronik atau terpisah misalnya nanti masuk dalam PBI cryptocurrency. Yang jelas, BI mengimbau agar merchant tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Jika masyarakat mengalami kerugian terkait bitcoin, regulator BI tidak akan bertanggung jawab terkait hal ini. BI mengkawatirkan dan masih mencermati terkait risiko penggunaan bitcoin oleh masyarakat. Hal ini karena BI mengendus potensi penyelewengan bitcoin digunakan untuk tindakan melawan hukum seperti terorisme, pencucian uang, prostitusi dan perdagangan obat terlarang. Memang, ada beberapa investor yang menggunakan bitcoin sebagai alat investasi. Beberapa negara bereaksi berbeda dengan kehadiran bitcoin. China, Rusia merupakan beberapa negara yang menolak kehadiran bitcoin. Sedangkan, Jepang menerima transaksi bitcoin. Continue reading >>

Apakah Bitcoin Halal Berdasarkan Hukum Dan Peraturan Islam

Apakah Bitcoin Halal Berdasarkan Hukum Dan Peraturan Islam

Baca juga: Bank Perlu Bekerja Sama Dengan Bitcoin Dan Developer Fintech Terutama ketika berada pada sebuah pertukar satu jenis mata uang ke mata uang yang lain, berdasarkan hukum Islam yang ada hal tersebut tidak dianjurkan. Lain halnya di dunia Barat, seseorang yang menggunakan jenis atau model bisnis ini sangat jarang di permasalahkan. Namun ada beberapa agama tertentu yang cukup ketat dalam menangani kasus pertukaran mata uang, salah satunya adalah Islam. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Islam Today , pertukaran mata uang adalah bentuk bisnis yang diperbolehkan. Namun, kedua belah pihak harus sama-sama menerima uang untuk mencapai sebuah transaksi, dan tidak diizinkan untuk menunda hal tersebut. Sementara itu aturan ini diciptakan untuk transaksi logam mulia, prinsip yang sama berlaku pada bentuk lain dari mata uang. Ada salah satu seorang penganut agama Islam mengirimkan sebuah pertanyaan pada Stackexchange belum lama ini, karena ada sedikit kebingungan apakah Bitcoin itu halal atau tidak. Mengingat bagaimana mata uang digital sangat berbeda dari uang yang dimiliki dan dikendalikan oleh bank dan pemerintah, pertanyaannya tersebut sangatlah logis, dan tidak ada jawaban yang pasti dari Stackexchange pada waktu itu. Selang beberapa waktu Stackexchange menjawab dan menyebutkan bahwa Bitcoin dapat diibaratkan seperti logam mulia. Salah satu masalah utamanya konsep mata uang digital adalah tidak adanya representasi fisik dari Bitcoin tersebut, meskipun dapat dibuktikan. Bukan dalam bentuk yang nyata, namun seseorang bisa menyelesaikan sebuah transaksi dengan orang lain yang menggunakan Bitcoin dan membuktikannya bahwa koin tersebut mempunyai nilai. Ketika berada pada masalah nilai intrinsik Bitcoin atau potensi kekurangannya ini merupakan hal yang cukup menarik. H Continue reading >>

Bitcoin Dilarang Otoritas Keuangan Indonesia, Ini Fakta-faktanya

Bitcoin Dilarang Otoritas Keuangan Indonesia, Ini Fakta-faktanya

Bitcoin dilarang otoritas keuangan Indonesia, ini fakta-faktanya Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru Image caption Bitcoin mata uang yang hanya ada di internet. Otoritas moneter Indonesia bakal mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan bitcoin atau mata uang virtual lainnya sebagai alat pembayaran. Pelarangan oleh Bank Indonesia (BI) ditujukan bagi pelaku layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology) termasuk e-commerce agar tidak menerima bitcoin. Pemrosesan mata uang virtual juga dilarang. "Dalam konteks sistem pembayaran, bitcoin bukan alat pembayaran yang sah," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman Zainal kepada BBC Indonesia, (7/12). Menurut Agusman, hal itu sejatinya sudah diatur dalam Peraturan Bank lndonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran tahun 2016. Pasal 34 beleid itu menyebut, "Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: (a) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan mengunakan virtual currency." Bagian keterangannya disebutkan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining. Antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Degecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebutkan alasan melarang adalah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen. Image caption Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pihaknya melarang bitcoin untuk menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen. "Kami melarang penyelenggara tekfin (teknologi finansial) dan e-commerce serta penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan dan memproses virtual currency, serta be Continue reading >>

Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia - Hukumonline.com

Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia - Hukumonline.com

Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia Apakah bitcoin legal digunakan sebagai alat transaksi menurut hukum Indonesia? Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency. Bank Indonesia menyatakan bahwa bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang . Selain itu, Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency (termasuk bitcoin). Apa sanksi bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran jika melanggarnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Dalam buku yang ditulis oleh Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berjudul Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015 yang kami akses dari laman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (hal.vi), Bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method (NPM) berupa virtual currency yang masih belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas yang dalam penggunaannya sering dikaitkan untuk transaksi hasil suatu tindak pidana. Dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Peraturan BI 18/2016) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. Mata Uang In Continue reading >>

Mengenal Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Islam

Mengenal Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Islam

Mengenal Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Islam REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nadia Putri Adityo *) Di era yang sangat modern seperti saat ini, memunculkan teknologi yang canggih dalam beberapa bidang kehidupan manusia untuk menjalankan aktivitasnya--tak terkecuali kecanggihan yang dapat kita rasakan dalam transaksi jual beli-- hanya dengan melalui internet. Yang paling canggih, saat ini, telah terdapat transaksi mata uang digital yang bernama Bitcoin. Dalam transaksinya, Bitcoin menawarkan sistem transaksi dengan uang digital tanpa perantara pihak ketiga dalam melakukan pembayarannya. Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah sesuai dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi hanya dikenal sebagai alat pertukaran, akan tetapi digunakan sebagai penghitung nilai (unit of accounts), alat penimbun kekayaan (store of value), dan standar pembayaran tundaan (standard of deferred payments), atau bahkan lebih ekstrim uang digunakan sebagai barang komoditi. Perkembangan teknologi dan perekonomian mendukung perubahan sistem pembayaran yang baru yaitu uang digital. Di awali dengan sistem pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak, lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Selanjutnya, mengalami perubahan sebagai dampak dari pola hidup masyarakat di kota-kota besar, karena terhimpit dengan dengan waktu, kesibukan, dan karir sehingga membuat fenomena baru dengan memilih tranksaksi menggunakan uang elektronik. Munculnya ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada cryptography. Penggunaan lain dari cryptography dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut dengan cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasu Continue reading >>

Hukum Bitcoin Konsultasi Kesehatan Dan Tanya Jawab Pendidikan Islam

Hukum Bitcoin Konsultasi Kesehatan Dan Tanya Jawab Pendidikan Islam

Saya Aji saya mau bertanya apa hukumnya berinvestasibitcoindan bertransaksi denganbitcoin/crypto currency ? hal ini sangat penting untuk dibahas, sebab masih sangat jarang ulama/ustadz yg membahasnya, syukron Bismillah was shalatu was salamu ala Rasulillah, wa badu, Sebelum membahas mengenai hukum bitcoin, kita akan memahami hakekat dari bitcoin. Karena dengan memahami hakekat kasus yang menjadi objek kajian, kita bisa melakukan takyif fiqh (pendakatan fiqh) dalam memahami kasus tersebut. Hukum terhadap suatu kasus, adalah turunan dari bagaimana seseorang melihatnya. (Majmu Fatawa, 6/295) Dari sekian situs yang menjelaskan bitcoin, ada satu situs yang memberi penjelasan paling mudah dipahami sebagai berikut, Bitcoin adalah sebuah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan peer-to-peer yang tersebar di seluruh dunia. Jaringan ini memiliki sebuah buku akuntansi besar bernama Blockchain yang dapat diakses oleh publik, dimana didalamnya tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh pengguna Bitcoin, termasuk saldo yang dimiliki oleh tiap pengguna. (forumbitcoin.co.id) * Peer to Peer adalah adalah suatu teknologi sharing resource dan service antara satu komputer dan komputer yang lain. Continue reading >>

Penjelasan Ketua Komisi Dakwah Mui Soal Hukum Bitcoin

Penjelasan Ketua Komisi Dakwah Mui Soal Hukum Bitcoin

Penjelasan Ketua Komisi Dakwah MUI Soal Hukum Bitcoin Ilustrasi Bitcoin. Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat Liputan6.com, Sosnowiec - Per Senin (15/1/2018) pukul 12.06 Waktu Eropa Tengah, nilai 1 Bitcoin setara dengan US$ 13.795. Kapitalisasi pasarnya mencapai US$ 231,8 miliar. Adapun transaksi hariannya menyentuh angka US$ 264 ribu. Sebagai mata uang kripto (cryptocurrency), yang bisa dibilang sangat baru bagi masyarakat Indonesia, hingga saat ini Bitcoin masih menuai pro dan kontra. Kini Beli Ayam Goreng di KFC Bisa Pakai Bitcoin Terutama masyarakat Indonesia yang menganut Islam, sebagian di antara kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana sebetulnya kedudukan Bitcoin menurut hukum Islam, baik sebagai alat tukar maupun untuk investasi? Apakah boleh ataukah haram? Menjawab hal itu, Tekno Liputan6.com mengutip tulisan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat periode 2015-2020, KH Cholil Nafis. Dalam tulisan yang dimuat di blog pribadinya, cholilnafis.com, pria kelahiran Sampang, Jawa Timur itu memaparkan, "sebagian ulama mengatakan, Bitcoin sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, standar nilai dan alat saving. Namun ulama lain menolaknya sebagai pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolaknya." Apa yang diungkapkan KH Cholil memang betul. Jangankan di Indonesia, di luar negeri pun kehadiran Bitcoin masih memicu perdebatan. Mulai dari politikus, kalangan perbankan, pengusaha hingga petinggi perusahaan teknologi ternama dunia, ramai-ramai mengomentari Bitcoin. Ilustrasi Bitcoin. Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat "Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa (tren) mata uang kripto akan berakhir buruk," kata miliuner Waren Buffett dalam sebuah wawancara kepada CNBC, sebagaimana dikutip dari The Guardia Continue reading >>

More in bitcoin